JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai perhatian setelah muncul dugaan keracunan massal di sejumlah daerah. Data nasional menunjukkan, lebih dari 4.700 penerima program mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG yang didistribusikan melalui berbagai dapur penyedia.
Dari catatan sementara, wilayah Jawa mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 2.606 orang terdampak dari 27 laporan dugaan keracunan. Di Sumatra, tercatat 1.281 kasus, sementara di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua ada 824 kasus. Kasus terbaru bahkan terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat, di mana 45 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mengalami mual dan muntah setelah makan siang dengan menu MBG.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPD RI Lia Istifhama mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen. Menurutnya, langkah cepat dibutuhkan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh atas penyediaan MBG.
“Investigasi ini sangat penting agar kita tidak berspekulasi. Perlu dipastikan apakah benar terjadi keracunan atau ada faktor lain yang memengaruhi. Selain itu, tim investigasi bisa menilai kualitas menu dan standar dapur penyedia MBG,” ujar Lia, Selasa (23/9/2025).
Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia itu juga menekankan bahwa program MBG harus berjalan beriringan dengan prinsip keamanan pangan. Ia mengingatkan, gizi tinggi tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan kontrol mutu dapur dan distribusi makanan yang aman.
Selain aspek kesehatan, Lia menyoroti perlunya pemerataan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG. Selama ini, kata dia, penyediaan lebih banyak terkonsentrasi pada dapur besar dengan jumlah pesanan tinggi. Padahal, peluang keterlibatan UMKM lokal bisa menjadi solusi pemerataan sekaligus penguatan ekonomi daerah.
“UMKM harus diberi ruang lebih besar. Pemerataan peran ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha kecil, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik bahwa MBG dikelola dengan sehat dan bermanfaat,” tegas Lia.
Ia menambahkan, idealnya setiap sekolah dapat menggandeng UMKM di sekitarnya untuk penyediaan menu MBG, sehingga distribusi lebih efisien dan risiko terpusat bisa ditekan.
“Jumlah dapur MBG sebaiknya ditambah. Jangan hanya satu dapur dengan pesanan besar, tapi menyebar di banyak titik agar lebih merata. Ini momentum untuk reformulasi sistem MBG agar benar-benar sesuai tujuan awal,” ungkapnya.
Kasus dugaan keracunan MBG, menurut Lia, seharusnya dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemangku kepentingan terkait diminta segera menyusun langkah strategis, mulai dari peningkatan kualitas makanan, perbaikan distribusi, hingga memperluas pemberdayaan UMKM lokal.
“Program MBG adalah ikhtiar mulia untuk meningkatkan gizi generasi muda. Jangan sampai niat baik ini terganggu karena lemahnya pengawasan. Kami harap solusi cepat bisa dihadirkan agar program tetap berjalan dan masyarakat merasa aman,” pungkasnya.
Lainnya:
- Jembatan Putus Muratara Lumpuhkan Akses, Wagub Sumsel Janji Bangun Permanen
- Pelayanan Publik Asahan Disorot, DPR RI dan Ombudsman Turun Tangan
- Khofifah Resmikan Karantina Terpadu Jatim, Ekspor-Impor Kini Dipercepat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
