SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center, Selasa (7/4). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan ancaman serius kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang berpotensi meluas dalam beberapa bulan ke depan.
Melalui forum yang dihadiri kepala daerah dan unsur Forkopimda tersebut, Pemprov Jatim menegaskan pentingnya langkah mitigasi dini. Seluruh pihak diminta bergerak cepat dan terukur untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Khofifah menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tidak boleh dilakukan secara reaktif. Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan risiko sejak awal, termasuk mengidentifikasi wilayah rawan kekeringan dan titik rawan kebakaran.
Menurutnya, potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur sangat tinggi. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kekeringan dan karhutla menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi secara komprehensif.
Ia meminta bupati dan wali kota segera menyusun rencana aksi konkret tanpa menunggu bencana terjadi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan lebih cepat dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Selain itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya distribusi air bersih yang tepat sasaran. Ketersediaan air menjadi faktor krusial, terutama bagi wilayah yang selama ini bergantung pada sumber air terbatas.
Pemprov Jatim juga memperkuat pemantauan titik api di kawasan rawan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi karhutla yang kerap meningkat saat musim kemarau panjang.
Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pembakaran lahan dan sampah menjadi salah satu penyebab utama munculnya titik api di sejumlah daerah.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, “Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak cukup reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data.”
Khofifah juga mengingatkan masyarakat, “Saya imbau tidak melakukan pembakaran lahan dan menggunakan air secara bijak, serta aktif melaporkan potensi bencana.”
Data Pemprov Jatim menunjukkan bahwa sepanjang 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan iklim telah berdampak nyata terhadap kondisi kebencanaan di daerah.
Memasuki tahun 2026, tren tersebut terus berlanjut. Hingga 31 Maret 2026, tercatat 121 kejadian bencana di Jawa Timur. Angin kencang mendominasi dengan 82 kejadian, disusul banjir sebanyak 27 kejadian.
Dampak dari bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan memengaruhi puluhan ribu kepala keluarga. Situasi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan dimulai pada Mei di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus dengan cakupan hingga 70 persen wilayah.
Durasi kemarau diprediksi berlangsung cukup panjang, yakni antara 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga memicu meningkatnya risiko karhutla. Vegetasi yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah terbakar.
Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Lahan sawah, khususnya yang bergantung pada tadah hujan, sangat rentan terhadap penurunan produktivitas.
Data menunjukkan bahwa pada awal kemarau, sekitar 56,2 persen lahan sawah berpotensi terdampak. Angka ini meningkat hingga 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare saat puncak kemarau.
Padahal, Jawa Timur memiliki lebih dari 1,2 juta hektare lahan baku sawah yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Sebagian besar di antaranya masih bergantung pada kondisi cuaca.
Di tengah tantangan tersebut, Pemprov Jatim tetap menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026. Target ini menuntut strategi pengelolaan air yang lebih efektif dan efisien.
Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Jatim telah menyiapkan strategi terpadu yang melibatkan berbagai instansi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi dampak kemarau dan karhutla.
Strategi pencegahan karhutla dilakukan melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS). Selain itu, respon cepat juga disiapkan melalui operasi darat dan udara jika terjadi kebakaran.
Pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, termasuk rehabilitasi lahan yang rusak serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera.
Sementara itu, mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air. Pembangunan waduk dan embung, serta penyediaan sumur bor menjadi prioritas utama.
Distribusi air bersih melalui truk tangki juga disiapkan untuk daerah yang mengalami krisis air. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan pompa air untuk mendukung sektor pertanian.
Pemetaan desa rawan kekeringan juga dilakukan sebagai dasar perencanaan intervensi. Data ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas penanganan di lapangan.
Pemprov Jatim juga mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana. Status siaga darurat akan ditetapkan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Raditya Jati, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jatim dalam penanganan bencana. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mampu menjadi contoh nasional.
Salah satu contoh keberhasilan adalah penanganan erupsi Gunung Semeru pada 2025 yang tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini dinilai sebagai hasil dari mitigasi yang terencana dan terkoordinasi.
“Itu contoh konkret bahwa bencana bisa dikelola dengan baik jika mitigasi dilakukan secara serius,” ujar Raditya.
Ia juga mendorong agar anggaran untuk mitigasi bencana terus ditingkatkan. Menurutnya, investasi pada tahap pra-bencana jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat bencana terjadi.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi kemarau panjang tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif menjadi faktor penting dalam mencegah bencana.
“Kolaborasi dan sinergi harus terus kita perkuat. Dengan langkah yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko dan menjaga Jawa Timur tetap aman,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar