JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjajaki kerja sama strategis dengan Pertamina Corporate University (PCU) untuk memperkuat pelatihan Health, Safety & Environment (HSE) serta operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kolaborasi ini diarahkan guna meningkatkan standar keselamatan kerja dan kualitas layanan publik di sektor energi.
Audiensi digelar di Jakarta dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi. Pembahasan difokuskan pada pemanfaatan fasilitas Balai Besar/Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP) sebagai lokasi pelatihan bagi pekerja sektor energi, termasuk pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina.
“Yang kita jaga bukan hanya kompetensi di atas kertas, tapi keselamatan dan kualitas layanan di lapangan. Kalau pelatihan relevan dan terhubung dengan kebutuhan industri, pekerja lebih terlindungi dan layanan kepada masyarakat lebih profesional,” ujar Cris dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri. Sektor energi dinilai memiliki risiko kerja tinggi dan menuntut standar pelayanan konsisten, sehingga penguatan kompetensi HSE menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam skema yang diusulkan, terdapat dua ruang kolaborasi utama. Pertama, pemanfaatan BBPVP/BPVP untuk pelatihan HSE bagi pekerja TPC Pertamina. Standarisasi pelatihan di fasilitas pemerintah diharapkan menekan potensi kecelakaan kerja, gangguan operasional, hingga risiko keselamatan lain yang berdampak pada pekerja dan keluarganya.
Menurut Cris, model pelatihan berbasis wilayah juga memudahkan peserta mengikuti pelatihan lebih dekat dengan domisili. “Dengan pelatihan yang bisa dijalankan di berbagai BBPVP/BPVP, aksesnya lebih merata dan efisien,” katanya.
Kedua, PCU mengusulkan pemanfaatan fasilitas tersebut untuk pelatihan operator SPBU melalui Program Energy Service Academy (ESA). Program ini dirancang mencetak operator SPBU yang profesional, kompeten, dan siap kerja. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui layanan SPBU yang lebih tertib, seragam, dan sesuai standar keselamatan.
Dari sisi kesiapan nasional, Kemnaker menyebut Direktorat Jenderal Binalavotas telah memiliki ribuan program pelatihan dalam sistem SIAPkerja serta puluhan ribu skema sertifikasi hingga Desember 2025. Ekosistem ini didukung jaringan BLK pemerintah, LPK swasta, BLK komunitas, serta BPVP yang tersebar di berbagai wilayah.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan menyusun pembahasan teknis terkait model pelatihan, kebutuhan fasilitas, serta skema pelaksanaan. Dokumen kerja sama akan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Permenaker Nomor 19 Tahun 2024, guna memastikan proses berjalan tertib dan akuntabel.
“Kolaborasi ini harus konkret dan terukur. Tujuannya jelas, memperkuat kompetensi tenaga kerja sekaligus meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan bagi masyarakat,” pungkas Cris.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar