JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah mulai membenahi masalah klasik ketenagakerjaan: lulusan pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan 60 ribu kuota pelatihan vokasi yang akan difokuskan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini menjadi penting di tengah tingginya angka pengangguran terdidik dan kebutuhan industri yang semakin spesifik. Selama ini, ketidaksesuaian (mismatch) antara pelatihan dan kebutuhan lapangan kerja membuat penyerapan tenaga kerja tidak optimal.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah kini mengubah pendekatan pelatihan vokasi agar lebih dekat dengan kebutuhan riil industri. Hal itu dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
“Pelatihan vokasi, termasuk magang, harus benar-benar match dengan kebutuhan KEK dan PSN. Ini yang sedang kita benahi bersama,” ujar Yassierli.
Hasil forum menunjukkan bahwa banyak program pelatihan yang belum relevan, baik dari sisi jenis keahlian maupun lokasi pelatihan yang jauh dari kawasan industri. Kondisi ini membuat lulusan pelatihan kesulitan terserap.
Sebagai solusi, Kemnaker akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara spesifik di tiap KEK. Pelatihan akan disesuaikan dengan sektor industri setempat, mulai dari manufaktur, logistik, hingga teknologi.
“Kita sudah petakan kebutuhan masing-masing kawasan. Ke depan, pelatihan akan lebih konkret dan kolaboratif,” katanya.
Dampaknya bagi masyarakat cukup signifikan. Dengan pelatihan yang tepat sasaran, peluang kerja akan lebih terbuka, terutama bagi lulusan muda dan pencari kerja di daerah sekitar kawasan industri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pelatihan tidak hanya dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi langsung di lokasi industri. Skema ini dinilai lebih efektif karena peserta bisa belajar sesuai kondisi kerja nyata.
“Pelatihan bisa dilakukan di pabrik atau kawasan industri. Ini membuat kompetensi peserta lebih siap pakai,” jelas Yassierli.
Program magang nasional juga akan diperluas melalui skema MagangHub 2026. Seluruh 25 KEK di Indonesia ditargetkan terlibat, sehingga peserta mendapatkan pengalaman kerja langsung.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional. Dengan durasi pelatihan yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan, program ini diharapkan cepat menghasilkan tenaga kerja siap pakai.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berperan sebagai penghubung antar kementerian dan industri agar implementasi berjalan efektif. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai kunci keberhasilan program.
Bagi pelaku industri, kebijakan ini memberi kepastian pasokan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Sementara bagi masyarakat, peluang kerja menjadi lebih terbuka dan terarah.
“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama meningkatkan produktivitas nasional,” pungkas Yassierli.
Lainnya:
- Tak Ada Demo Ricuh, May Day Jember 2026 Berubah Jadi Panggung Harmoni Buruh dan Pengusaha
- Negara Turun ke Laut, Ratifikasi ILO 188 Jadi Tameng Baru Buruh Perikanan dari Eksploitasi
- Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Hak Dirikan Media Dijamin Konstitusi
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
