JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah merampungkan sistem informasi pasar kerja terpadu untuk memetakan kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja. Sistem ini disiapkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perubahan dunia kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pengembangan keterampilan tenaga kerja membutuhkan kolaborasi pemerintah dan praktisi manajemen sumber daya manusia (SDM). Kerja sama tersebut dinilai penting agar program peningkatan kompetensi tidak hanya berorientasi pada kualifikasi akademis, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata industri.
Hal itu disampaikan Yassierli dalam acara Brainstorming GNIK Academy bertema “Solusi Kolaboratif Membangun The Future Skills untuk Indonesia” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Yassierli, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), teknologi informasi, dan ekonomi hijau terus mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Kondisi tersebut menuntut program pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan perlu memberi perhatian lebih besar pada peningkatan produktivitas, selain penyelesaian persoalan hubungan industrial.
“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli.
Sistem informasi pasar kerja terpadu yang sedang disiapkan Kemnaker akan menghubungkan informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan arah pelatihan dan pengembangan kompetensi secara lebih tepat.
Pengembangan sistem ini mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), penyusunan daftar okupasi kritis atau jabatan penting bagi industri, serta integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.
Selain membangun sistem informasi, Kemnaker mendorong perusahaan untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja melalui pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan.
Pendekatan kolektif dinilai dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan kompetensi baru tanpa harus membangun platform pembelajaran sendiri yang membutuhkan biaya besar.
“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” kata Yassierli.
Kemnaker juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi infrastruktur dan regulasi pendukung agar pengembangan kompetensi melibatkan berbagai pihak. Kemitraan dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) diharapkan dapat mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi dalam menyiapkan keterampilan tenaga kerja.
“Prinsip utama yang senantiasa kita pegang teguh adalah dari, oleh, dan untuk GNIK dan Bangsa. Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” pungkas Yassierli.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar