SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 kembali menjadi panggung penting bagi Jawa Timur untuk menegaskan arah pembenahan tata kelola pemerintahan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan penanda bahwa upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih harus terus dipercepat, terutama lewat digitalisasi layanan.
“Hakordia tahun ini harus dimaknai sebagai titik tolak untuk memperkuat integritas ASN dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika tata kelola kita transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (9/12).
Ia menegaskan bahwa integritas bukan jargon moral, tetapi fondasi utama dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Jawa Timur, kata dia, telah menjabarkan prioritas reformasi birokrasi ke dalam berbagai langkah konkret, mulai dari pembenahan layanan publik hingga memperluas partisipasi masyarakat.
“Tidak ada pencegahan korupsi yang berhasil jika dilakukan parsial. Kita membutuhkan ekosistem antikorupsi dari hulu ke hilir yang melibatkan publik, institusi, dan dunia pendidikan,” tutur Khofifah. Ia menambahkan bahwa digitalisasi proses layanan merupakan instrumen paling efektif untuk menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan.
Tema Hakordia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, dinilai selaras dengan arah pembangunan Jawa Timur yang menempatkan kepercayaan publik sebagai prioritas utama. Di sejumlah sektor layanan, Pemprov Jatim bahkan mulai memperluas integrasi sistem agar proses pengawasan bisa dilakukan real time.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal besar. Integritas harus diperkuat agar semua lini pelayanan publik tetap bersih dan adaptif terhadap standar baru pemerintahan digital,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, KPK juga menerapkan dua sistem pengukuran untuk memantau potensi kerawanan: monitoring, surveillance, controlling, and prevention (MSCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI). Kedua instrumen ini, menurut Khofifah, menjadi alat evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah.
Di sisi lain, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) turut menjadi garda terdepan dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, APIP disebut berperan besar menjaga konsistensi tata kelola yang transparan.
Pada rangkaian Road to Hakordia 2025, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur resmi dikukuhkan di Malang. Mereka berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, mulai Karang Taruna, mahasiswa, Pramuka, Paskibraka, hingga pemuda ormas keagamaan.
Khofifah berharap para Patriot Integritas Muda itu menjadi agen kampanye antikorupsi di lingkungannya masing-masing. “Mereka membawa semangat baru. Dengan integritas, keberanian, dan kejujuran, kita bisa menghadirkan generasi yang tidak permisif terhadap korupsi,” ujarnya.
Menutup rangkaian acara, Khofifah kembali menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi adalah agenda jangka panjang yang harus dijaga lintas generasi. “Selamat Hari Antikorupsi Sedunia. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih,” pungkasnya.
Lainnya:
- Kapolres Lamongan Ganjar Anggota Berprestasi, Pesan Keras: Kerja Bukan Cari Pujian
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- May Day 2026 di Lamongan: BPJS Ketenagakerjaan Fokus pada Perlindungan Pekerja
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
