GRESIK, RadarBangsa.co.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, apresiasi datang langsung dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, yang memberikan penghargaan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam momen peluncuran program Desa Migran Emas yang digelar di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Kabupaten Gresik, Jumat (11/7). Mewakili Gubernur Khofifah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Sigit Priyanto, hadir untuk menerima penghargaan.
Gubernur Khofifah menyebut penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, namun menjadi pemacu semangat untuk memperluas cakupan perlindungan serta meningkatkan pemberdayaan PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa Jatim selama ini telah menjadi salah satu provinsi yang paling aktif dan serius dalam menjaga hak-hak pekerja migran.
“Ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat ekosistem perlindungan bagi para PMI baik yang masih di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali ke tanah air,” ujar Khofifah dalam pernyataan resminya.
Jawa Timur, berdasarkan data BP2MI, tercatat sebagai daerah dengan angka penempatan PMI tertinggi secara nasional. Selama Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 warga Jatim berangkat bekerja ke berbagai negara. Angka itu terus meningkat, dari 5.438 orang pada Januari menjadi 5.827 pada Februari. Bahkan, total penempatan sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai 70.422 orang melampaui angka tahun sebelumnya yang mencapai 69.594 orang.
Sebagai provinsi penyumbang PMI terbesar, Khofifah menggarisbawahi pentingnya edukasi dan literasi migrasi kepada masyarakat, terutama di desa-desa kantong migran seperti Lamongan, Bojonegoro, dan Tulungagung.
“Besarnya jumlah ini adalah potensi sekaligus tantangan. Maka kami terus memprioritaskan edukasi agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh tawaran kerja ke luar negeri yang tidak resmi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah menjalankan serangkaian program strategis untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan PMI. Mulai dari pembekalan pra-keberangkatan, fasilitasi dokumen legal, peningkatan kapasitas balai pelatihan kerja, hingga program wirausaha dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para purna PMI.
“Kami ingin para pahlawan devisa ini pulang bukan sekadar membawa uang. Mereka harus bisa tumbuh sebagai pengusaha, menggerakkan ekonomi desa, dan menjadi agen perubahan. Jangan sampai pulang dalam kondisi terpuruk,” tegasnya.
Program Desa Migran Emas yang diluncurkan BP2MI juga mendapat sambutan positif dari Khofifah. Menurutnya, program ini merupakan bentuk penguatan dari program Desmigratif sebelumnya dan sangat tepat diterapkan di desa-desa yang menjadi kantong PMI.
“Desa adalah garda terdepan. Lewat program ini, kita punya peluang membangun desa lewat migrasi yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” kata mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak seluruh pihak—mulai dari pemerintah kabupaten/kota, lembaga pelatihan kerja (LPK), komunitas migran, hingga sektor swasta untuk bersinergi membangun sistem perlindungan PMI yang menyeluruh.
“Upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada kerja bersama lintas sektor agar benar-benar terwujud migrasi yang aman dan bermartabat bagi seluruh pekerja migran,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar