Khofifah Pimpin PPIH Surabaya 2026, 44.087 Jemaah Haji Siap Dilayani dari Jatim, Bali, dan NTT

Zainul Arifin - Redaksi

Jumat, 17 April 2026

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilantik sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Surabaya 2026 di Asrama Haji Surabaya, Jumat (17/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah mulai mematangkan layanan haji 2026 dari Embarkasi Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi dilantik sebagai Koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Surabaya, Jumat (17/4/2026).

Pelantikan dilakukan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama 23 petugas PPIH lainnya. Penugasan ini penting karena Embarkasi Surabaya menjadi pintu keberangkatan puluhan ribu calon jemaah dari tiga provinsi sekaligus.

Tahun ini, total jemaah yang dilayani mencapai 44.087 orang. Jumlah itu terdiri dari 43.623 jemaah dan 464 petugas kloter yang terbagi dalam 116 kelompok terbang (kloter).

Rinciannya, sebanyak 42.409 jemaah berasal dari Jawa Timur, 698 jemaah dari Bali, dan 516 jemaah dari Nusa Tenggara Timur. Besarnya jumlah tersebut menjadikan kesiapan layanan transportasi, kesehatan, konsumsi, keamanan, hingga administrasi sebagai faktor krusial.

Bagi masyarakat, kelancaran penyelenggaraan haji bukan sekadar agenda seremonial. Ini menyangkut kepastian keberangkatan setelah masa tunggu panjang, kenyamanan lansia, perlindungan kesehatan, hingga rasa aman keluarga yang menunggu di tanah air.

Jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April 2026 dari Kabupaten Probolinggo. Sementara kloter terakhir akan diberangkatkan pada 20 Mei 2026 yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri, dan Kota Surabaya.

Khofifah menegaskan tugas PPIH bukan pekerjaan administratif semata. Menurutnya, kualitas pelayanan petugas akan menjadi wajah pelayanan haji Indonesia di mata publik.

“Pelayanan yang baik akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan haji di Tanah Air. Untuk itu, citra Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di pundak PPIH Embarkasi Surabaya. Niatkan setiap pengabdian lillahi ta’ala, insya Allah bernilai pahala,” kata Khofifah.

Ia mengingatkan seluruh petugas agar bekerja cepat, adaptif, dan responsif terhadap persoalan di lapangan. Sebab, penyelenggaraan haji kerap menghadapi dinamika mulai dari perubahan jadwal penerbangan, kondisi kesehatan jemaah, hingga kebutuhan khusus lansia dan disabilitas.

Karena itu, Pemprov Jatim menekankan koordinasi lintas sektor antara petugas embarkasi, maskapai, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga instansi pusat. Sinergi dinilai menjadi kunci agar layanan tidak tersendat.

“Inilah pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, mulai aspek pelayanan, transportasi, kesehatan, hingga keamanan supaya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib, lancar, dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” ujarnya.

Usai pelantikan, Khofifah bersama Menteri Haji dan Umrah RI juga meninjau kesiapan konsumsi melalui *meal test* atau uji kelayakan makanan untuk penerbangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan makanan aman, layak konsumsi, dan sesuai kebutuhan jemaah dari berbagai usia.

Menurut Khofifah, menu juga disesuaikan dengan preferensi jemaah, termasuk antisipasi bagi yang tidak menyukai makanan pedas.

“Antisipasi makanan yang mungkin tidak suka pedas itu sudah terantisipasi sehingga ada bumbu atau sambal yang disiapkan terpisah. Jadi bisa disesuaikan selera masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan kesiapan administrasi menjadi prioritas utama. Salah satu kabar penting bagi calon jemaah adalah seluruh visa telah terbit sehingga kepastian keberangkatan semakin kuat.

“Itulah kenapa kami menyiapkan petugas haji sampai sebulan bahkan lebih, ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Alhamdulillah semuanya sudah siap terutama terkait dokumen yang diperlukan, semua visa jamaah haji kita sudah keluar,” kata Irfan.

Ia juga mengungkapkan tahun ini pemerintah memberi perhatian lebih kepada kelompok rentan. Kuota jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan ditingkatkan agar akses ibadah lebih merata.

Data pemerintah menunjukkan komposisi jemaah perempuan mencapai sekitar 54 persen. Selain itu, banyak jemaah berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan lulusan pendidikan dasar, sehingga pendekatan layanan harus lebih komunikatif dan menenangkan.

Kondisi ini menuntut petugas tidak hanya sigap secara teknis, tetapi juga sabar dalam pendampingan. Keberhasilan haji dinilai bukan hanya soal keberangkatan tepat waktu, melainkan seberapa baik negara hadir memberi rasa tenang bagi warganya.

“Semangat pengabdian harus sama, dengan satu standar pelayanan, mutu layanan harus sama, memastikan jamaah haji Indonesia berangkat dengan aman, tenang dan terlayani dengan baik,” pungkasnya.