SAMARINDA, RadarBangsa.co.id – Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2025–2030. Pelantikan dilakukan oleh Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Sa’id Asrori, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Sabtu (10/5/2025).
Dalam seremoni tersebut, turut pula dilantik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Ketua PP Muslimat NU, lengkap beserta jajaran pengurus baru. Pelantikan ini menandai dimulainya masa khidmat kepengurusan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan PBNU Nomor 3808/PB.01/A.II.01.27/99/04/2025.
Susunan pengurus kali ini mencerminkan keragaman latar belakang profesi, daerah, dan bidang keahlian, yang menunjukkan semangat inklusif dan komitmen kolektif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.
Pelantikan kali ini juga dirangkai dengan peluncuran program strategis, yakni Pelatihan Paralegal dan pendirian Lembaga Advokasi Hukum Keluarga Muslimat NU. Program tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PP Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Min Usihen.
Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU.
Kerja sama ini bertujuan menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi kader Muslimat NU agar memiliki pemahaman hukum yang kuat serta mampu melakukan pendampingan berbasis komunitas terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
“Ini bukan hanya tentang advokasi hukum, tetapi tentang membangun kesadaran dan keberdayaan di tingkat akar rumput. Kader-kader Muslimat harus hadir dengan solusi nyata,” ujar Arifatul.
Dalam pidatonya, Khofifah menyerukan agar seluruh kader Muslimat NU menjaga integritas dan semangat pengabdian dalam mengemban amanah organisasi. Ia menekankan pentingnya ketangguhan perempuan Muslimat dalam menghadapi dinamika zaman.
“Be yourself and do our best, jadi diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik. Inilah kunci ketangguhan perempuan Muslimat NU dalam membangun bangsa,” kata Khofifah.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perjuangan Muslimat NU harus sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam pengarusutamaan gender, pendidikan inklusif, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan ketahanan keluarga.
“Muslimat NU harus menjadi pelopor gerakan sosial yang membumi dan berdampak. Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata dan pendekatan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan Khofifah, Ketua PP Muslimat NU 2025–2030 Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya memastikan peran Muslimat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Kepengurusan baru, menurutnya, hadir dengan semangat perubahan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif.
“Perempuan Indonesia tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga diberdayakan agar bisa berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa,” tegasnya.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejarah mencatat kiprah Muslimat NU yang tidak hanya terbatas di ranah domestik, tetapi juga memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.
“Muslimat NU ini bukan sekadar organisasi ibu-ibu. Ini adalah gerakan perempuan yang lahir dari kebutuhan riil umat dan bangsa,” ungkap Yahya.
Ia menyebut Muslimat NU telah melahirkan berbagai prestasi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga advokasi sosial. “Kiprah dan kontribusinya menjadi bukti bahwa Muslimat NU adalah kekuatan perempuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Deklarasi Asosiasi Guru Besar Muslimat NU yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi dan memperkuat kapasitas intelektual serta pendidikan di lingkungan Muslimat NU.
Deklarasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Muslimat NU untuk memperkuat peran akademisi dan intelektual perempuan dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya.
Acara pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh penting nasional dan internasional. Di antaranya Menteri Sosial RI yang juga Sekjen PBNU, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Kepala BPHN Kemenkumham, istri Wakil Presiden ke-13 RI, istri para menteri Kabinet Merah Putih, jajaran Forkopimda Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltim, Ketua MUI Kaltim, para guru besar Muslimat NU, pengurus PCI Muslimat NU dari luar negeri, serta pengurus PW dan PC Muslimat NU berprestasi dari seluruh Indonesia.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi momentum konsolidasi strategis untuk mengukuhkan Muslimat NU sebagai motor penggerak perubahan sosial yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
