MALANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang UB Halal Metric Award 2026 di Kota Malang, Selasa (5/5). Capaian ini menegaskan penguatan ekosistem halal bukan sekadar program, tetapi strategi ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Tiga penghargaan tersebut meliputi dua Gold Winner untuk kategori pengembangan infrastruktur halal dan pendidikan halal, serta satu Silver Winner untuk inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan publik. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa Jawa Timur serius membangun sistem halal dari hulu ke hilir. Tidak hanya menyasar industri besar, tetapi juga menyentuh pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Gubernur Khofifah menegaskan, penguatan sektor halal kini memiliki nilai strategis karena telah berkembang menjadi kebutuhan pasar global. Halal tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban religius, melainkan bagian dari standar kualitas produk.
“Halal saat ini sudah menjadi customer value. Bukan hanya soal agama, tapi ada nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen di dalamnya,” ujar Khofifah.
Dari sisi dampak publik, penguatan ekosistem halal membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas akses pasar, termasuk ekspor. Hal ini juga memberi jaminan keamanan dan kualitas produk bagi masyarakat.
Data Pemprov Jatim menunjukkan kesiapan tersebut. Dari 124 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia, sebanyak 15 berada di Jawa Timur. Selain itu, terdapat 85 LP3H dari total 393 nasional, serta 16.424 pendamping PPH.
Angka tersebut mencerminkan kapasitas besar Jawa Timur dalam mempercepat sertifikasi halal. Dampaknya, proses legalitas produk menjadi lebih cepat dan terjangkau bagi pelaku usaha.
Khofifah menambahkan, kekuatan Jawa Timur juga ditopang oleh keberadaan pesantren yang berperan sebagai motor penggerak ekonomi halal berbasis masyarakat. Sinergi ini dinilai mampu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
“Pesantren di Jawa Timur sangat banyak dan punya potensi besar menjadi pusat produksi halal. Ini kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa industri halal kini menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, negara yang mampu mengelola ekosistem halal akan memiliki daya saing tinggi.
“Halal is for everybody. Halal adalah tempat tumbuhnya ekonomi, growth economy,” ujarnya.
Ia juga menilai ajang UB Halal Metric Award menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan industri halal nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
Penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai capaian simbolik. Pemprov Jatim menargetkan penguatan kebijakan dan layanan halal terus diperluas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan sertifikasi hingga peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi. Ini harus menjadi langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” pungkas Haikal.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar