MALANG, RadarBangsa.co.id – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menggelar rapat koordinasi dan mediasi terkait konflik dualisme yayasan pengelola SMP Bhakti dan SMK Turen. Rapat berlangsung di Kantor Kecamatan Turen, Sabtu (17/1) pagi, dengan fokus utama menjaga hak siswa agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif.
Rapat koordinasi tersebut membahas sengketa pengelolaan sekolah antara Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT). Konflik yang belum tuntas dikhawatirkan berdampak langsung terhadap stabilitas kegiatan belajar mengajar serta kenyamanan siswa di lingkungan sekolah.
Bupati Malang yang akrab disapa Abah Sanusi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan konflik kelembagaan mengganggu hak dasar peserta didik. Menurutnya, keselamatan dan keberlangsungan pendidikan siswa menjadi prioritas utama.
“Kita semua sepakat bahwa kegiatan pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan hak anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman,” ujar Sanusi dalam forum tersebut.
Sanusi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Malang akan kembali mempertemukan kedua pihak yayasan dalam mediasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Senin mendatang. Mediasi tersebut akan difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan.
“Hari Senin besok kita bertemu lagi dengan kedua belah pihak di DPRD Kabupaten Malang untuk membuat kesepakatan bersama. Pemerintah daerah akan menjadi mediator sekaligus saksi bersama Kapolres dan Dandim,” kata Sanusi.
Ia menambahkan, kedua yayasan telah menyatakan komitmen agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal selama proses penyelesaian konflik berjalan.
Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Pemkab Malang menyiapkan langkah tegas berupa relokasi sementara kegiatan belajar mengajar ke lokasi lain. Langkah ini dinilai perlu untuk mencegah potensi gangguan keamanan maupun psikologis siswa.
“Saya analogikan seperti musibah. Jika sekolah mengalami masalah, maka yang kita selamatkan terlebih dahulu adalah muridnya. Seperti kejadian di Kalipare, saat gedung sekolah ambruk, siswa dipindahkan sementara ke tempat lain,” jelas Sanusi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto, Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Malang, serta kedua yayasan yang bersengketa. Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik secara adil demi menjamin hak pendidikan siswa tetap terlindungi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar