Krisis Nakes di Sidoarjo Disorot DPRD, Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Taruhan

Rabu, 29 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi bersama BKD, Dinkes, RSUD dan puskesmas, Rabu (29/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi bersama BKD, Dinkes, RSUD dan puskesmas, Rabu (29/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Krisis tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sidoarjo mulai menjadi perhatian serius DPRD. Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi lintas instansi, Rabu (29/4/2026), untuk mencari solusi atas kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lain yang dinilai mulai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Rapat yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo itu dipimpin Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori. Sejumlah pihak strategis dilibatkan, mulai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dua RSUD milik daerah, hingga lima puskesmas yang menjadi garda terdepan layanan publik.

Masalah kekurangan tenaga kesehatan dinilai bukan sekadar persoalan internal rumah sakit, tetapi menyangkut akses layanan dasar warga. Jika tidak segera diatasi, antrean pasien bisa makin panjang, beban kerja nakes meningkat, hingga kualitas layanan kesehatan berpotensi menurun.

Dhamroni menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memetakan kebutuhan riil tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah. Mulai dari formasi jabatan, skema rekrutmen, hingga distribusi tenaga medis harus dihitung secara tepat.

“Kami ingin memastikan kebutuhan tenaga kesehatan benar-benar terpenuhi. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena layanan kesehatan terganggu,” ujar Dhamroni.

Dalam rapat tersebut, BKD dan Dinas Kesehatan diminta menyusun langkah konkret untuk percepatan pemenuhan formasi nakes, terutama di puskesmas dan rumah sakit daerah yang saat ini menjadi titik layanan utama masyarakat.

Komisi D menilai, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera diputuskan. Sebab, kebutuhan tenaga kesehatan terus meningkat seiring tingginya jumlah pasien dan tuntutan pelayanan yang cepat.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan publik, sekaligus memastikan masyarakat Sidoarjo tetap mendapatkan layanan medis yang aman, cepat, dan berkualitas.

“Ini bukan hanya soal pegawai, tapi soal hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.

Penulis : Rino

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru