Krisis Nakes di Sidoarjo Disorot DPRD, Layanan Puskesmas dan RSUD Jadi Taruhan

Rabu, 29 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi bersama BKD, Dinkes, RSUD dan puskesmas, Rabu (29/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi bersama BKD, Dinkes, RSUD dan puskesmas, Rabu (29/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Krisis tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sidoarjo mulai menjadi perhatian serius DPRD. Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi lintas instansi, Rabu (29/4/2026), untuk mencari solusi atas kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lain yang dinilai mulai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Rapat yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo itu dipimpin Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori. Sejumlah pihak strategis dilibatkan, mulai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dua RSUD milik daerah, hingga lima puskesmas yang menjadi garda terdepan layanan publik.

Masalah kekurangan tenaga kesehatan dinilai bukan sekadar persoalan internal rumah sakit, tetapi menyangkut akses layanan dasar warga. Jika tidak segera diatasi, antrean pasien bisa makin panjang, beban kerja nakes meningkat, hingga kualitas layanan kesehatan berpotensi menurun.

Dhamroni menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memetakan kebutuhan riil tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah. Mulai dari formasi jabatan, skema rekrutmen, hingga distribusi tenaga medis harus dihitung secara tepat.

“Kami ingin memastikan kebutuhan tenaga kesehatan benar-benar terpenuhi. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena layanan kesehatan terganggu,” ujar Dhamroni.

Dalam rapat tersebut, BKD dan Dinas Kesehatan diminta menyusun langkah konkret untuk percepatan pemenuhan formasi nakes, terutama di puskesmas dan rumah sakit daerah yang saat ini menjadi titik layanan utama masyarakat.

Komisi D menilai, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera diputuskan. Sebab, kebutuhan tenaga kesehatan terus meningkat seiring tingginya jumlah pasien dan tuntutan pelayanan yang cepat.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan publik, sekaligus memastikan masyarakat Sidoarjo tetap mendapatkan layanan medis yang aman, cepat, dan berkualitas.

“Ini bukan hanya soal pegawai, tapi soal hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.

Penulis : Rino

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Di Hadapan 109 Mahasiswa Unhan, Khofifah Paparkan Potensi Pangan Jatim Menuju Kedaulatan Nasional
Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Mulai Magang 21 September
Kemnaker-Baznas Perluas Akses Kerja Inklusif, Disabilitas hingga Magang ke Jepang
Pemerintah Tetapkan 26 Hari Libur 2027, Ini Aturan Kerja dan Cuti Bersamanya
Menaker Ungkap Cara Adopsi AI Bisa Dongkrak Produktivitas hingga 40 Persen
Khofifah Percepat BSPS di Jatim, 12.371 Rumah Sudah Masuk Tahap Konstruksi
Panen Padi MT II Capai 11,3 Ton per Hektare, Petani Truni Lamongan Siap Percepat MT III
Harga Tembakau Lamongan Tembus Rp52 Ribu per Kilogram, Petani Dapat Kabar Baik

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:00

Di Hadapan 109 Mahasiswa Unhan, Khofifah Paparkan Potensi Pangan Jatim Menuju Kedaulatan Nasional

Rabu, 16 September 2026 - 09:43

Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Mulai Magang 21 September

Rabu, 16 September 2026 - 09:38

Kemnaker-Baznas Perluas Akses Kerja Inklusif, Disabilitas hingga Magang ke Jepang

Rabu, 16 September 2026 - 09:32

Pemerintah Tetapkan 26 Hari Libur 2027, Ini Aturan Kerja dan Cuti Bersamanya

Rabu, 16 September 2026 - 09:27

Menaker Ungkap Cara Adopsi AI Bisa Dongkrak Produktivitas hingga 40 Persen

Berita Terbaru