LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, terhenti. Akibatnya, siswa dan santri dari sejumlah lembaga pendidikan penerima manfaat harus kembali menanggung biaya makan siang secara mandiri.
Penghentian operasional tersebut berdampak pada santri asrama SMP Aplikatif, siswa SMPN 2, SDN Jetis 3, serta TK Kartika IV-46. Hingga kini, belum ada kepastian kapan pelayanan MBG kembali berjalan.
Persoalan ini juga membuat pihak sekolah harus mencari solusi agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi. Untuk siswa reguler, sekolah mengimbau agar membawa bekal sendiri. Sementara santri yang tinggal di asrama harus mendapatkan layanan katering dengan pembiayaan tambahan dari orang tua.
Koordinator PIC MBG SMP Aplikatif, Faqih, mengaku pihak sekolah terus menerima pertanyaan dari guru, siswa, hingga wali murid mengenai kepastian kelanjutan program tersebut.
“Banyak pertanyaan guru, murid, dan wali murid kapan MBG kembali jalan? Bahkan ada satu-dua wali murid menyalahkan sekolah, seakan sekolah tidak berusaha cari solusi,” ujar Faqih.
Menurutnya, penghentian MBG memberikan beban tambahan bagi sekolah, terutama karena SMP Aplikatif menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan kebutuhan makan santri yang harus dipenuhi setiap hari.
Sebelum program MBG berjalan, orang tua menanggung kebutuhan makan santri sebanyak tiga kali sehari. Setelah program tersebut hadir, beban orang tua berkurang karena kebutuhan makan siang telah ditanggung melalui program pemerintah.
Namun, terhentinya layanan membuat sekolah kembali harus mengatur pembiayaan makan siang melalui katering.
“Yang paling fatal, sekolah kami berbasis asrama, 24 jam kami yang mengurus. Kalau tidak ada MBG, kami tarik ke orang tua, kami belikan katering untuk makan siang. Kami ingin solusi, mungkin pindah SPPG sementara, jawabannya hanya maaf, maaf, maaf dan mohon bersabar. Sudah sering saya sampaikan, bahkan setiap hari selama MBG berhenti,” tegas Faqih.
Di tengah keluhan pihak sekolah, Kepala SPPG Sidokumpul sekaligus Korcam SPPI Batch 1, Agustina Nurul Herdian, memberikan penjelasan mengenai penyebab terhentinya operasional.
Ia membantah anggapan bahwa persoalan tersebut disebabkan oleh tata kelola keuangan di tingkat SPPG. Agustina menyebut kendala justru berkaitan dengan proses pemutakhiran data Virtual Account (VA) BRI yang dilakukan oleh sysadmin BGN pusat.
Menurutnya, ketidaksesuaian data nomor telepon seluler dan NIK menyebabkan proses verifikasi melalui kode OTP tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada proses administrasi dan pencairan dana operasional.
“Penginputan nomor HP dan NIK yang bisa input adalah sysadmin BGN pusat, bukan kami SPPI. Kami hanya menyetorkan data. Mereka baru update Q token, rata-rata salah input semua, data tidak sinkron, OTP tidak masuk karena salah nomor HP,” sanggah Agustina.
Ia menjelaskan, dana yang sempat tertahan selama tujuh minggu dan kemudian dicairkan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran logistik pada periode sebelumnya.
Agustina juga menerangkan bahwa mekanisme transaksi keuangan SPPG melibatkan beberapa tahapan. Proses pembayaran menggunakan mekanisme maker dari pihak yayasan atau mitra, kemudian dilanjutkan persetujuan (approve) oleh Kepala SPPG.
Persoalan semakin rumit karena dana untuk periode operasional berikutnya belum diterima. Situasi tersebut membuat Agustina memilih tidak menjalankan kegiatan pelayanan tanpa kepastian anggaran.
“Karena periode sekarang belum ada pencairan, saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri. Ini laporan berhenti kedua karena belum ada pencairan dana,” tambahnya.
Agustina mengungkapkan, dirinya bahkan mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk membayar insentif PIC sekolah. Sementara pembayaran gaji relawan disebut ditopang melalui pinjaman dari mitra dan orang tuanya.
Persoalan penghentian operasional SPPG Sidokumpul kini menyisakan kebutuhan mendesak bagi sekolah dan para penerima manfaat. Di satu sisi, pihak sekolah harus memastikan kebutuhan makan siswa tetap terpenuhi. Di sisi lain, pengelola SPPG menghadapi kendala pencairan dana yang membuat pelayanan belum dapat dilanjutkan.
Dalam bahan yang diterima redaksi, belum terdapat penjelasan resmi dari BGN pusat mengenai jadwal pencabutan status Penilaian Kembali Operasional (PKO), penyelesaian kendala sistem Virtual Account BRI, maupun kemungkinan pengalihan sementara kuota penerima manfaat ke SPPG lain yang memiliki kapasitas.
Yayasan Miftahul Jinan dan pihak mitra juga belum memberikan keterangan mengenai mekanisme pembayaran serta ketersediaan dana talangan untuk mendukung kelangsungan operasional.
Situasi tersebut membuat siswa reguler harus membawa bekal sendiri, sedangkan santri asrama kembali mengandalkan katering dengan biaya tambahan.
Kepastian penyelesaian persoalan administrasi dan pencairan anggaran menjadi hal yang dinantikan agar pelayanan MBG di wilayah Sidokumpul dapat kembali berjalan dan kebutuhan makan para siswa tidak terus dibebankan kepada orang tua.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar