JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan bahwa ijazah tidak lagi cukup untuk bersaing di dunia kerja. Di tengah gelombang disrupsi Artificial Intelligence (AI), lulusan perguruan tinggi diminta segera beradaptasi dengan strategi “Triple Readiness” atau tiga kesiapan utama.
Pernyataan ini disampaikan dalam orasi ilmiah pada wisuda Universitas Paramadina, Sabtu (25/4/2026). Pemerintah menilai, perubahan lanskap kerja kini berlangsung cepat dan berdampak langsung pada peluang kerja generasi muda.
Data yang dipaparkan menunjukkan realitas yang tidak bisa diabaikan. Sekitar 80 persen jenis pekerjaan saat ini tidak ada dua dekade lalu. Bahkan, separuh pekerjaan diprediksi hilang atau berubah dalam 10 tahun ke depan akibat otomatisasi dan AI.
Masalah utamanya, Indonesia masih tertinggal dalam kesiapan keterampilan. Tingkat penguasaan skill digital tenaga kerja baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di kisaran 60–70 persen.
“Tantangan terbesar kita adalah digital skill gap. Ini harus segera dikejar jika tidak ingin tertinggal,” tegas Yassierli.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong konsep Triple Readiness sebagai strategi menghadapi pasar kerja baru. Pertama, Technical Skills Readiness, yakni penguasaan keterampilan teknis seperti digital lanjutan dan pekerjaan berbasis ekonomi hijau.
Menurut Menaker, kemampuan dasar seperti penggunaan media sosial tidak cukup. Industri kini membutuhkan keahlian yang spesifik dan aplikatif, termasuk penguasaan teknologi berbasis AI.
Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah dominasi teknologi, kemampuan manusia tetap menjadi faktor pembeda. Keterampilan seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas dinilai tidak tergantikan oleh mesin.
“AI tidak bisa bekerja optimal tanpa manusia. Human skills menentukan arah dan etika penggunaannya,” ujarnya.
Ketiga, Market Entry Readiness, yaitu kesiapan masuk dunia kerja. Lulusan didorong memiliki portofolio, pengalaman magang, serta sertifikasi kompetensi agar lebih siap bersaing di pasar global.
Survei juga menunjukkan hampir 70 persen perusahaan di Indonesia enggan merekrut kandidat tanpa pemahaman dasar AI. Bahkan, permintaan tenaga kerja dengan kemampuan AI di Asia Tenggara meningkat hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.
Kondisi ini berdampak langsung pada lulusan baru. Tanpa kesiapan yang memadai, risiko pengangguran terdidik berpotensi meningkat. Karena itu, pendekatan pendidikan berbasis kebutuhan industri menjadi semakin mendesak.
Sebagai solusi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus memperluas akses pelatihan vokasi. Sebanyak 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) disiapkan untuk mendukung program reskilling dan upskilling tenaga kerja.
Program ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi.
Menutup orasinya, Menaker menegaskan pentingnya pola pikir berkembang dalam menghadapi masa depan kerja yang dinamis.
“Jangan puas dengan ijazah. Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang siap menghadapi perubahan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar