Menaker Yassierli Dorong Ojol Manfaatkan Diskon 50% JKK-JKM, Iuran Kini Rp8.400 per Bulan

Rabu, 11 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menaker Yassierli menerima audiensi Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform di Kemnaker, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Menaker Yassierli menerima audiensi Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform di Kemnaker, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta pengemudi ojek online (ojol), kurir, dan sopir sebagai pekerja informal sektor transportasi memanfaatkan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja platform yang setiap hari menghadapi risiko di jalan.

Pernyataan itu disampaikan Yassierli usai menerima audiensi Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Yassierli, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur potongan iuran 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol, kurir, dan sopir. Iuran yang semula Rp16.800 per bulan kini menjadi Rp8.400 per bulan.

“Dengan iuran lebih ringan, kami berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Ini bagian dari inisiatif Presiden Prabowo untuk memperkuat perlindungan pekerja,” ujar Yassierli.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi masif agar kebijakan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pekerja informal. Pasalnya, tingkat kepesertaan jaminan sosial di sektor ini dinilai masih perlu ditingkatkan.

Dalam pertemuan itu, Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform menyampaikan tiga aspirasi utama. Pertama, mereka meminta Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini lebih berkeadilan dengan perhitungan berbasis pendapatan setahun terakhir, nominal lebih besar, serta cakupan penerima yang lebih luas.

Kedua, pekerja menuntut transparansi formula dan potongan bagi hasil dari perusahaan platform. Ketiga, mereka meminta peningkatan perlindungan bagi mitra perempuan, terutama terkait keamanan dan kepastian kerja.

Yassierli menyatakan pemerintah memahami tantangan pekerja platform dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk dorongan penerbitan payung hukum khusus bagi pekerja platform guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan.

“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Ini penting dan akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru