MATARAM, RadarBangsa.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pelaksanaan tugas konstitusional dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya kepada jajaran BPK RI Perwakilan NTB atas perhatian, fasilitasi, dan pembinaan yang diberikan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2024. Dalam laporan tersebut, Provinsi NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Mataram, Kamis (19/6/2025).
“Ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD serta aset daerah. Pemeriksaan yang independen dan profesional dari BPK RI memberikan peta evaluasi komprehensif bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab, kami menerima opini WTP dari BPK RI. Semoga atensi positif ini memberikan kepercayaan diri sekaligus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah di masa mendatang,” ujar Gubernur Iqbal.
Didampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., Gubernur Iqbal juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan, termasuk di RSUD NTB.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan temuan kerugian daerah secara sistematis dan tepat waktu, memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh OPD dan BUMD, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa semangat pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel harus terus diperkuat, seiring dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Gubernur Iqbal juga meyakini bahwa kontribusi BPK RI sangat signifikan dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Kami yakin, kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mari jadikan momen ini sebagai titik tolak menuju NTB yang lebih transparan dan responsif,” imbuhnya.
Gubernur Iqbal juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inilah yang sedang kita bangun. Oleh karena itu, mari kita perkuat kembali komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan integritas dan semangat melayani, sesuai visi membangun NTB yang makmur dan mendunia melalui transformasi birokrasi yang bersih dan profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB Tahun 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan kewajiban BPK untuk memastikan pengelolaan uang negara berjalan secara akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa bukan hanya capaian WTP yang penting, tetapi juga peningkatan kualitas dari opini tersebut.
“Dengan opini WTP ke-14, Provinsi NTB termasuk salah satu daerah terbaik secara nasional. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kualitas opini ini agar terus meningkat ke depan,” pungkasnya
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
