MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda mengakselerasi transformasi sektor kelautan dan perikanan dari basis produksi primer menuju industri agrokemaritiman bernilai tambah. Sepanjang 2025, produksi perikanan menembus 1.252.719,60 ton atau tumbuh 2,96 persen dibanding 2024, disertai kenaikan Nilai Tukar Perikanan (NTP) menjadi 106,82.
Kinerja tersebut menjadi fondasi awal implementasi RPJMD 2025–2029, sekaligus indikator bahwa konsolidasi tata kelola dan penguatan struktur produksi mulai berjalan. Pemerintah daerah menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan pelaku usaha, dan keberlanjutan ekosistem laut.
Secara rinci, subsektor perikanan budidaya merealisasikan produksi 997.210,64 ton pada 2025, meningkat 1,66 persen secara tahunan dan melampaui target. Capaian ini didominasi komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut yang menunjukkan stabilitas produksi serta peningkatan efisiensi usaha.
Sementara itu, perikanan tangkap terealisasi 255.508,96 ton atau tumbuh 2,79 persen dibanding 2024. Pertumbuhan ini dinilai mencerminkan optimalisasi sarana tangkap dan perbaikan manajemen armada, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan sumber daya ikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyatakan pertumbuhan produksi pada 2025 tidak lagi bersifat sporadis. “Peningkatan ini ditopang pembinaan teknis yang lebih terstruktur, akses pembiayaan yang diperluas, serta integrasi produksi dengan kebutuhan pasar,” ujarnya di Mataram, Senin (24/2/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis data produksi dan zonasi perairan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan daya dukung lingkungan.
Dari sisi ekonomi rumah tangga perikanan, NTP tahun 2025 tercatat 106,82, naik 1,23 poin dibanding 2024 dan melampaui target pemerintah daerah. Angka di atas 100 menunjukkan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya lebih tinggi dibanding biaya yang mereka keluarkan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat pesisir. Sejumlah koperasi nelayan melaporkan perbaikan arus kas usaha dan peningkatan kemampuan investasi, terutama untuk peremajaan alat tangkap dan pengadaan sarana budidaya.
“Margin usaha lebih stabil karena harga jual relatif terjaga dan biaya produksi terkendali,” kata salah satu perwakilan asosiasi pembudidaya udang di NTB.
Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program asuransi nelayan, fasilitasi akses permodalan, serta pelatihan manajemen usaha guna memperkuat ketahanan ekonomi sektor ini.
Transformasi sektor diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. Regulasi ini memperjelas kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil, memperketat sistem perizinan berbasis risiko, serta memperkuat pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi.
Pada 2025, luas ekosistem perairan laut berstatus baik mencapai 14.528 hektare, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan melampaui target. Pengelolaan dilakukan melalui 12 kawasan konservasi yang berada di bawah tiga BLUD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ekspansi produksi tidak menggerus kualitas lingkungan laut. “Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan prinsip kehati-hatian ekologis,” tegas pejabat DKP NTB.
Perubahan signifikan juga terjadi pada penguatan hilirisasi. Beroperasinya pabrik garam di Kabupaten Bima menjadi tonggak awal pergeseran struktur ekonomi lokal dari penjualan bahan baku menuju penciptaan nilai tambah di daerah.
Dampaknya terlihat pada peningkatan pendapatan petambak, terciptanya lapangan kerja baru, serta stabilisasi harga garam. Selain itu, ketergantungan pasokan dari luar daerah mulai berkurang.
Pada komoditas udang, pemerintah menyiapkan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan pabrik pengolahan terintegrasi dengan pelabuhan perikanan. Dukungan investasi meliputi penyediaan lahan, fasilitasi perizinan, serta insentif fiskal guna menarik investor.
Iqbal–Dinda menegaskan strategi hilirisasi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pembentukan ekosistem industri terintegrasi dari hulu ke hilir. “Tujuannya menciptakan nilai tambah di daerah dan memperkuat daya saing NTB di pasar nasional maupun ekspor,” ujarnya.
Secara keseluruhan, hampir seluruh indikator utama 2025 menunjukkan perbaikan dibanding 2024: produksi naik hampir 3 persen, budidaya dan tangkap tumbuh positif, NTP menguat, serta kualitas ekosistem laut membaik.
Jika 2024 dipandang sebagai fase stabilisasi, maka 2025 menjadi fase konsolidasi yang lebih terarah dengan fondasi regulasi yang kuat dan orientasi pembangunan yang terintegrasi.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan capaian ini sebagai pijakan untuk mempercepat transformasi menuju industri agrokemaritiman yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Ini bukan akhir, melainkan awal dari penguatan struktur ekonomi kelautan NTB secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar