JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kembali menyoroti polemik pembengkakan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau yang dikenal dengan nama Whoosh. Proyek transportasi ambisius yang digagas pemerintah itu kini dikabarkan mengalami peningkatan beban utang hingga mencapai 7,2 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp116,5 triliun.
Menurut Jerry, persoalan utama proyek ini tidak terletak pada aspek teknis atau teknologi yang digunakan, melainkan pada proses pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek yang dinilai sarat kepentingan. Ia menilai terdapat sejumlah oknum di balik kebijakan tersebut yang diduga memanfaatkan proyek strategis nasional ini demi keuntungan kelompok tertentu.
“Sebetulnya bukan keretanya yang bermasalah, tapi pola pikir dan mentalitas di balik proyek ini yang rusak. Ada pihak yang memaksakan proyek ini berjalan meski sudah terlihat banyak kejanggalan sejak awal. Dugaan markup anggaran pun tak bisa diabaikan,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).
Jerry membeberkan, berdasarkan perhitungan awal, biaya pembangunan proyek KCIC semestinya berada di kisaran 17 juta dolar AS per kilometer. Namun, dalam perkembangannya, nilai itu melonjak tajam hingga sekitar 52 juta dolar AS per kilometer—tiga kali lipat dari estimasi awal. Lonjakan ini, menurutnya, merupakan indikasi kuat adanya pembengkakan biaya yang tidak wajar.
Selain persoalan anggaran, Jerry juga menyinggung adanya upaya sistematis untuk membentuk opini publik positif terhadap proyek tersebut. Ia menyebut sejumlah influencer dilibatkan untuk mendukung narasi keberhasilan KCIC, termasuk saat peresmian yang dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
“Bahkan, dalam acara peresmian proyek, ada influencer yang sengaja diundang dan hadir bersama Luhut. Ini menunjukkan adanya upaya pencitraan besar-besaran untuk menutupi masalah mendasar dalam proyek ini,” kata Jerry.
Lebih lanjut, Jerry mendukung langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyatakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang KCIC. Ia menilai keputusan itu tepat agar beban finansial tidak dialihkan kepada rakyat.
“Saya mendesak agar tanggung jawab utang ini dipikul oleh pihak-pihak yang menggagas proyeknya, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi. Karena ini adalah ide dan kebijakan yang mereka dorong bersama,” tegasnya.
Jerry juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek KCIC. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, termasuk jika kasus tersebut menyentuh lingkar kekuasaan.
“Kalau memang ada unsur pidana, jangan ragu untuk menetapkan tersangka. Hukum harus tegak tanpa kompromi,” ujarnya. Ia juga mendorong lembaga penegak hukum untuk memperluas penyelidikan terhadap dugaan korupsi lain yang diduga melibatkan pejabat tinggi, seperti kasus di Kementerian Agama, proyek Chromebook di Kemendikbudristek, hingga dugaan penyimpangan di Kementerian Perdagangan.
Jerry turut mengingatkan bahwa mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sejatinya telah menolak proyek KCIC sejak awal, lantaran menilai proyek tersebut belum memiliki kelayakan finansial dan teknis yang memadai. Namun, penolakan itu, kata dia, tidak digubris karena adanya tekanan politik dari pihak tertentu.
“Jonan sudah menolak sejak awal, tetapi LBP dan Jokowi tetap bersikeras menjalankannya. Kini rakyat harus menanggung akibatnya dengan utang besar yang membebani keuangan negara,” tutup Jerry dengan nada kritis.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar