SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Probolinggo mencatatkan realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Modul Optimalisasi Data Calon Debitur pada Aplikasi U-FiNE yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur di Aula Singosari, Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa sebanyak 1.216 pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo telah mengakses KUR dengan total penyaluran mencapai Rp660.887.400.000. Realisasi ini menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan serapan KUR tertinggi di Jawa Timur dan menunjukkan kuatnya peran pembiayaan perbankan dalam mendorong ekonomi daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, mengatakan penguatan UMKM menjadi prioritas pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo melalui Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing).
Menurut Sugeng, Program SAE menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan target naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan. Akses pembiayaan, khususnya KUR, menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong UMKM berkembang dan berdaya saing.
Ia menjelaskan, proses UMKM naik kelas dimulai dari UMKM informal yang diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi. Tahap selanjutnya adalah UMKM tertata melalui pencatatan usaha dan pemanfaatan digitalisasi. Setelah itu, UMKM bankable yang telah memenuhi syarat pembiayaan, hingga tahap akhir UMKM scale up yang mampu meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar.
Sugeng menilai semakin banyak UMKM yang mampu mengakses permodalan, semakin besar pula dampak positif terhadap perekonomian daerah. Peningkatan kapasitas produksi UMKM akan mempercepat perputaran uang dan memberikan kontribusi langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo, bahkan hingga tingkat provinsi.
“Efeknya sangat nyata. Perputaran uang menjadi lebih cepat dan ekonomi lokal bergerak lebih dinamis,” ujarnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. UMKM yang berkembang cenderung melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan tambahan tenaga kerja lokal.
“UMKM yang naik kelas pasti membuka lapangan kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran dan menekan urbanisasi,” tambah Sugeng.
Berdasarkan data DKUPP, terdapat 2.630 UMKM di Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 1.216 UMKM telah difasilitasi untuk mengakses pembiayaan sekaligus mendapatkan pendampingan usaha, mulai dari penguatan administrasi hingga peningkatan kapasitas produksi.
Keikutsertaan jajaran DKUPP dalam FGD dan bimbingan teknis U-FiNE dinilai penting untuk memperkuat kualitas data calon debitur agar penyaluran KUR semakin tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata Sugeng, akan terus hadir memfasilitasi UMKM agar siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan dan pasar yang lebih luas.
“Capaian serapan KUR tertinggi di Jawa Timur ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi UMKM naik kelas melalui akses perbankan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
