LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lamongan berujung pada langkah tak biasa. Aliansi Alam Bersatu Jaya membatalkan rencana aksi unjuk rasa dan memilih jalur dialog langsung dengan Satgas MBG di Kantor Pemkab Lamongan, Senin (20/4/2026).
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Aliansi menilai pengawasan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya gizi anak dan warga rentan, harus diperkuat agar tepat sasaran dan bebas dari persoalan di lapangan.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 itu menghasilkan kesepakatan penting: pengawalan bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi MBG.
Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya, Miftah Zaeni, menegaskan bahwa pendekatan dialog dipilih untuk memastikan solusi konkret, bukan sekadar tekanan di jalan.
“Kami ingin ada kontrol bersama. Masyarakat ikut mengawasi, pemerintah juga terbuka. Ini penting agar program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Miftah.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari prioritas nasional yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dampaknya langsung terasa, terutama bagi pelajar dan keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses makanan sehat dan layak.
Namun, di lapangan, program ini tak lepas dari sorotan. Isu distribusi, kualitas makanan, hingga ketepatan sasaran menjadi perhatian publik.
Karena itu, pengawasan menjadi kunci. Kesepakatan antara aliansi dan Satgas MBG dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program.
“Kalau hanya pemerintah yang mengawasi, tidak cukup. Harus ada keterlibatan masyarakat agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Miftah.
Langkah ini juga berdampak pada stabilitas daerah. Rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya berpotensi mengganggu ketertiban, kini dialihkan menjadi forum komunikasi terbuka.
Keputusan pembatalan aksi juga mempertimbangkan situasi Lamongan yang dalam waktu dekat akan menghadapi agenda penting, termasuk kunjungan Presiden RI.
“Kami tetap menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara yang lebih kondusif. Tujuannya sama, yaitu memperbaiki pelaksanaan program,” jelasnya.
Dengan model pengawasan bersama ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari kontrol sosial.
Jika berjalan konsisten, langkah ini berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam program pemenuhan gizi masyarakat.
“Harapannya jelas, program ini tidak hanya berjalan, tapi benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” pungkas Miftah.
Lainnya:
- Tak Ada Demo Ricuh, May Day Jember 2026 Berubah Jadi Panggung Harmoni Buruh dan Pengusaha
- Negara Turun ke Laut, Ratifikasi ILO 188 Jadi Tameng Baru Buruh Perikanan dari Eksploitasi
- Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Hak Dirikan Media Dijamin Konstitusi
Editor : Zainul Arifin
