SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk berkomitmen dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerahnya. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan iklim investasi di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan oleh Khofifah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Walikota se-Jatim yang diadakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, materi terkait RDTR disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Menurut Gubernur Khofifah, penyelesaian RDTR memiliki dampak signifikan terhadap masuknya investor, karena memberikan kepastian hukum. Saat ini, dari 463 RDTR yang harus diselesaikan, baru sekitar 86 yang telah tersedia. “RDTR menjadi bagian yang sangat penting bagi kita karena memberikan kepastian hukum bagi investor. Tanpa RDTR yang jelas, investor akan meraba-raba dan ini bisa menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi,” kata Khofifah.
Khofifah juga menambahkan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi target investasi dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok. Berdasarkan data BPS Jatim tahun 2024, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan angka yang signifikan, dengan Amerika Serikat mencapai Rp 21,32 triliun, Singapura Rp 9,12 triliun, Hongkong Rp 6,78 triliun, Tiongkok Rp 3,97 triliun, dan Jepang Rp 3,32 triliun.
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan ada empat isu utama terkait lahan, yaitu land tenure (kepastian tanah), land value (nilai tanah), land use (penggunaan tanah), dan land development (pengembangan tanah). Jika keempat isu ini dapat diselesaikan, maka peluang untuk menarik investor ke Jatim akan semakin besar.
“Jika masalah RDTR tidak diselesaikan, investor akan ragu untuk masuk. Yang pertama kali ditanya oleh investor adalah status tanah dan tata ruangnya. Jika statusnya jelas, investasi akan lebih lancar,” ujar Nusron.
Selain itu, Nusron juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim yang telah berhasil mendaftarkan sekitar 19,5 juta bidang tanah dan mensertifikasi 15,8 juta bidang tanah dari total 21,1 juta bidang tanah yang ada di Jawa Timur. “Kinerja Jatim sangat bagus, total bidang tanah yang terdaftar sudah 92 persen. Kami harap ini terus ditingkatkan,” tutup Nusron.
Lainnya:
- Jembatan Putus Muratara Lumpuhkan Akses, Wagub Sumsel Janji Bangun Permanen
- Pelayanan Publik Asahan Disorot, DPR RI dan Ombudsman Turun Tangan
- Khofifah Resmikan Karantina Terpadu Jatim, Ekspor-Impor Kini Dipercepat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
