LAMONGAN, RadarBangsa.co.id — Rencana pendapatan daerah Kabupaten Lamongan pada 2027 turun 6,04 persen dibandingkan APBD 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Lamongan saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Selasa (13/10/2026).
Penurunan pendapatan terutama dipengaruhi rencana berkurangnya pendapatan transfer sebesar 9,02 persen. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat 4,22 persen.
Perubahan komposisi pendapatan itu mendorong DPRD menekankan pentingnya penentuan prioritas belanja secara cermat. Keterbatasan anggaran perlu diimbangi dengan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat, efektivitas program, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lamongan.
Dalam pandangan umum fraksi, RAPBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen penganggaran tahunan, tetapi juga mampu menjawab persoalan masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
RAPBD Lamongan 2027 sendiri mengusung tema percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Tema tersebut menjadi salah satu arah dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Sejumlah sektor yang mendapat perhatian meliputi pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, lingkungan hidup dan permukiman, mitigasi serta ketahanan terhadap bencana, perekonomian dan ketahanan pangan, kemitraan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan sosial.
Fraksi-fraksi DPRD menilai, penentuan belanja harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan, kemampuan menyelesaikan persoalan warga, dan pemerataan manfaatnya.
Selain persoalan anggaran, DPRD turut menyoroti pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pengelolaan anggaran diharapkan semakin terbuka dan akuntabel sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif serta mendukung penggunaan keuangan daerah secara bertanggung jawab.
Digitalisasi juga menjadi bagian dari dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, penerapannya perlu tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Fraksi-fraksi juga menekankan agar RAPBD Lamongan 2027 diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Beberapa bidang yang menjadi perhatian ialah penguatan ketahanan pangan, upaya mewujudkan swasembada nasional, serta keamanan wilayah.
Sinkronisasi program pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan pembangunan berjalan searah dan memberikan manfaat yang lebih luas. Bagi Lamongan, penguatan sektor pangan memiliki relevansi strategis mengingat peran pertanian dalam perekonomian daerah.
Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan lokal. Pemerataan pembangunan harus dijaga agar wilayah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur maupun pelayanan dasar tidak tertinggal akibat keterbatasan fiskal.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Lamongan sebagai bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027. Bahan yang tersedia menyebut PAN, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKB, serta NasDem, Ummat, dan Keadilan Sejahtera. Namun, susunan fraksi dan kedudukan masing-masing unsur tersebut belum dijelaskan secara terperinci.
Tahapan pembahasan RAPBD selanjutnya menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati kebutuhan belanja, proyeksi pendapatan, serta kesesuaian program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan rencana pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, penetapan prioritas akan menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan anggaran Lamongan 2027. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar