Rsud Ntb Mantapkan Zona Integritas di Peringatan Hakordia 2025

Kamis, 11 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sosialisasi antikorupsi RSUD Provinsi NTB dalam rangka HAKORDIA 2025. (Foto Dok HO/RadarBangsa.co.id)

Sosialisasi antikorupsi RSUD Provinsi NTB dalam rangka HAKORDIA 2025. (Foto Dok HO/RadarBangsa.co.id)

MATARAM, RadarBangsa.co.id – RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik korupsi dengan menggelar sosialisasi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Rabu (10/12/2025). Kegiatan di Aula Rinjani ini diposisikan sebagai momentum memperkuat budaya integritas di seluruh lini pelayanan kesehatan.

Sebanyak 110 peserta hadir, mulai dari unsur direksi, manajemen, Tim Zona Integritas, kepala ruangan, kepala instalasi, ketua divisi, hingga perwakilan mitra kerja. Kegiatan tersebut juga diisi oleh Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) NTB Master Haeli dan Master Wiwik.

Acara dibuka oleh H. Suhardiman, S.Kep., M.Si., Kepala Bidang Litbangkes sekaligus Koordinator Pokja 1 Manajemen Perubahan yang mewakili Direktur RSUD Provinsi NTB. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa HAKORDIA tidak sekadar acara seremonial, melainkan pengingat global tentang dampak destruktif korupsi terhadap layanan publik.

“Integritas adalah jantung dari pelayanan kesehatan. Di RSUD Provinsi NTB, integritas bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban moral dan profesional. Rumah sakit mengelola dana besar, menangani kebutuhan dasar masyarakat, dan memiliki banyak titik rawan benturan kepentingan. Karena itu, tata kelola yang bersih menjadi harga mati,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmen penuh manajemen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. “RSUD Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan terus berupaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kami sudah menerapkan e-procurement, antrean online, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Suhardiman kembali mengingatkan pentingnya pelaporan jika ditemukan dugaan pelanggaran. “Kami memiliki whistleblowing system (WBS) yang aman dan terjaga kerahasiaannya. Laporkan bila ada indikasi penyimpangan, karena pencegahan korupsi membutuhkan keberanian bersama,” katanya menegaskan.

Sosialisasi ini menghadirkan Master Solikin, SKM., MPH., dan Master Laila Faulia, SKM., MPH., dari Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), yang memaparkan materi tentang nilai integritas dan penanganan benturan kepentingan dalam pelayanan publik. Peserta juga mengikuti kuis untuk mengukur pemahaman, yang menutup acara dengan suasana interaktif.

Kegiatan tersebut memperkokoh upaya RSUD Provinsi NTB membangun budaya antikorupsi yang konsisten dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi NTB Makmur Mendunia.

Penulis : Aini

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

HUT ke-76 Kodam IV Diponegoro, Pangdam Teguhkan Pengabdian dan Dukung Kesiapan Kodam XXVI/Mataram
Kemnaker Uji Coba Pelatihan Hibrid, Peserta Dapat Sertifikat Gratis
Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama Dorong Transmigrasi Tak Lagi Sekadar Pindah Penduduk, tapi Bangun Ekonomi Daerah
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lanjut ke Pembicaraan Tingkat II, Ini Pokok Pengaturannya
38.075 Rumah Warga Jatim Ditangani TNI, Khofifah: Pengabdian Prajurit Sangat Berarti
Menteri PPPA Arifah Fauzi Raih Perempuan Berbakti 2026, Senator Cantik Anggota DPD RI Ning Lia: Inspirasi Perempuan Indonesia
Dua Bulan Kembangkan Proyek, Peserta TIH Diminta Tak Berhenti di Gagasan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Didorong Menjawab Perubahan Dunia Kerja

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:01

HUT ke-76 Kodam IV Diponegoro, Pangdam Teguhkan Pengabdian dan Dukung Kesiapan Kodam XXVI/Mataram

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:47

Kemnaker Uji Coba Pelatihan Hibrid, Peserta Dapat Sertifikat Gratis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:35

Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama Dorong Transmigrasi Tak Lagi Sekadar Pindah Penduduk, tapi Bangun Ekonomi Daerah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 19:38

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lanjut ke Pembicaraan Tingkat II, Ini Pokok Pengaturannya

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:27

38.075 Rumah Warga Jatim Ditangani TNI, Khofifah: Pengabdian Prajurit Sangat Berarti

Berita Terbaru