JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan dipotong.
Bahkan, Menkeu membuka peluang adanya kenaikan dana TKD apabila mendapat persetujuan DPR RI. Kepastian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi daerah yang tengah menggenjot pembangunan dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Menurut Ning Lia, komitmen pemerintah pusat menjaga keberlanjutan alokasi TKD menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Dukungan fiskal dari pusat, kata dia, sangat menentukan jalannya berbagai program mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, rencana ini benar-benar terealisasi, karena daerah membutuhkan sokongan fiskal yang kuat untuk mengakselerasi ekonomi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
Senator yang juga putri ulama besar KH Maskur Hasyim ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pembahasan RAPBN 2026. Ia juga berkomitmen mendorong agar DPR RI sebagai mitra parlemen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“DPD tentu berkepentingan untuk memastikan kebijakan fiskal benar-benar berpihak kepada masyarakat di daerah. Kami akan ikut mengawal agar semangat positif ini tidak berubah dalam proses pembahasan RAPBN,” tegasnya.
Meski menyambut baik janji Menkeu, Ning Lia juga memberikan catatan. Menurutnya, pemangkasan alokasi TKD justru berpotensi melemahkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini bisa memaksa daerah mencari alternatif pembiayaan, termasuk dengan menaikkan pajak daerah.
“Kalau dana dari pusat berkurang, pilihan yang paling mudah bagi daerah biasanya menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, itu justru akan membebani masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah pusat dalam mendukung daerah melalui transfer dana yang memadai. Ia berharap keputusan politik di Senayan tidak menggeser arah kebijakan yang sudah dicanangkan.
“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat terkait TKD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah,” pungkas Ning Lia.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
