Senator Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama Apresiasi Komitmen Pemerintah Jaga Transfer Daerah

Sabtu, 13 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama  (Foto Dok Pribadi)

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama (Foto Dok Pribadi)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan dipotong.

Bahkan, Menkeu membuka peluang adanya kenaikan dana TKD apabila mendapat persetujuan DPR RI. Kepastian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi daerah yang tengah menggenjot pembangunan dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Menurut Ning Lia, komitmen pemerintah pusat menjaga keberlanjutan alokasi TKD menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Dukungan fiskal dari pusat, kata dia, sangat menentukan jalannya berbagai program mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Harapan kami, rencana ini benar-benar terealisasi, karena daerah membutuhkan sokongan fiskal yang kuat untuk mengakselerasi ekonomi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Senator yang juga putri ulama besar KH Maskur Hasyim ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pembahasan RAPBN 2026. Ia juga berkomitmen mendorong agar DPR RI sebagai mitra parlemen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“DPD tentu berkepentingan untuk memastikan kebijakan fiskal benar-benar berpihak kepada masyarakat di daerah. Kami akan ikut mengawal agar semangat positif ini tidak berubah dalam proses pembahasan RAPBN,” tegasnya.

Meski menyambut baik janji Menkeu, Ning Lia juga memberikan catatan. Menurutnya, pemangkasan alokasi TKD justru berpotensi melemahkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini bisa memaksa daerah mencari alternatif pembiayaan, termasuk dengan menaikkan pajak daerah.

“Kalau dana dari pusat berkurang, pilihan yang paling mudah bagi daerah biasanya menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, itu justru akan membebani masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah pusat dalam mendukung daerah melalui transfer dana yang memadai. Ia berharap keputusan politik di Senayan tidak menggeser arah kebijakan yang sudah dicanangkan.

“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat terkait TKD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah,” pungkas Ning Lia.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi
Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter
Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit
Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan
Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember
Hari Jadi Pasuruan ke-1097, RSUD Bangil Gelar Baksos Medis Gratis untuk Puluhan Warga
Tiga Kali Raih Diamond Status, RSUD HMR Mataram Selamatkan 234 Pasien Stroke
95 Lukisan SBY Dipamerkan di Surabaya, Khofifah Soroti Karya tentang Tsunami Aceh

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:40

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi

Rabu, 16 September 2026 - 20:16

Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter

Rabu, 16 September 2026 - 20:05

Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit

Rabu, 16 September 2026 - 19:58

Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan

Rabu, 16 September 2026 - 18:45

Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember

Berita Terbaru