Senator DPD RI Lia Istifhama Apresiasi JATIM BEJO, Belanja Online Jatim Lebih Aman dan Transparan

- Redaksi

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senator DPD RI Lia Istifhama menilai platform JATIM BEJO mampu menghadirkan belanja online yang lebih aman dan transparan bagi masyarakat Jawa Timur. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Senator DPD RI Lia Istifhama menilai platform JATIM BEJO mampu menghadirkan belanja online yang lebih aman dan transparan bagi masyarakat Jawa Timur. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Platform Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai membawa perubahan penting dalam ekosistem belanja digital di Jawa Timur. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai kehadiran platform ini menjawab keresahan publik terkait keamanan transaksi, kejelasan penjual, serta kualitas produk dalam belanja daring.

Menurut Lia, praktik belanja online selama ini kerap diwarnai ketidakpastian. Mulai dari identitas penjual yang tidak jelas, produk yang tidak sesuai deskripsi, hingga lemahnya mekanisme pengawasan. JATIM BEJO hadir dengan pendekatan berbeda karena dibangun dengan sistem verifikasi penyedia dan tata kelola yang lebih terukur.

“Belanja daring membutuhkan kepastian. Siapa penjualnya, bagaimana kualitas produknya, dan di mana alamatnya harus jelas. Dengan sistem seperti JATIM BEJO, masyarakat mendapatkan rasa aman karena semuanya berada dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Lia.

Ia menilai JATIM BEJO bukan sekadar etalase digital, tetapi instrumen transparansi. Platform ini mempertemukan pembeli dengan pelaku usaha melalui mekanisme yang terbuka, sehingga setiap transaksi memiliki jejak yang jelas. Dampaknya, pelaku usaha dituntut lebih serius menjaga mutu produk dan layanan.

“Kita ingin belanja digital di Jawa Timur tidak hanya ramai, tetapi juga berkualitas. Sistem yang transparan akan memaksa pelaku usaha meningkatkan standar produknya agar tetap dipercaya,” ujar keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Lia juga menyoroti relevansi JATIM BEJO dalam konteks pengadaan dan belanja publik. Dengan platform yang dikelola pemerintah daerah, masyarakat dapat melihat proses belanja secara lebih terbuka, sekaligus mengurangi potensi praktik tidak sehat.

Ia menyinggung fenomena “Rojali” atau barang datang tidak sesuai ekspektasi yang kerap dialami pembeli online. Menurutnya, keberadaan platform daerah dengan sistem seleksi penyedia menjadi solusi konkret untuk menekan risiko tersebut.

“JATIM BEJO memberi pesan bahwa belanja online bisa aman jika ada sistem yang mengawasi dan menyeleksi penjualnya,” ujarnya.

Selain melindungi konsumen, JATIM BEJO dinilai membuka peluang besar bagi UMKM Jawa Timur. Produk lokal dapat tampil di platform yang kredibel, terstruktur, dan dipercaya publik, sehingga daya saing pelaku usaha daerah meningkat.

Lebih dari sekadar transaksi, Lia melihat JATIM BEJO juga berperan dalam edukasi literasi digital masyarakat. “Belanja online bukan hanya soal membeli, tetapi memahami informasi, transparansi, dan keamanan. JATIM BEJO mengajarkan itu,” tegasnya.

Ia berharap kehadiran JATIM BEJO mendorong kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital Jawa Timur yang sehat dan berkelanjutan.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Lima Desa di Kendal Lunas PBB-P2, Pemkab Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran
RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan
Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun
Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa
Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset
Dispendukcapil Bangkalan Perkuat Pembinaan Pegawai, Tekankan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli
Pemangkasan Dana Desa untuk KDMP, Senator Lia Istifhama Fasilitasi Aspirasi Kepala Desa se-Jawa Timur
CAGR Dana Haji 6,58 Persen, DPD RI Lia Istifhama Minta Transparansi Kebijakan

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:37 WIB

Lima Desa di Kendal Lunas PBB-P2, Pemkab Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran

Rabu, 21 Januari 2026 - 14:53 WIB

RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:26 WIB

Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:10 WIB

Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:01 WIB

Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset

Berita Terbaru