JATIM BEJO Putar Uang Daerah, Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama Dorong Bank Lokal Kuat

Jumat, 9 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong agar program JATIM BEJO memperkuat peran bank daerah dalam transaksi belanja pemerintah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong agar program JATIM BEJO memperkuat peran bank daerah dalam transaksi belanja pemerintah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai menjadi titik balik pengelolaan belanja pemerintah daerah agar manfaat ekonominya tidak lagi mengalir ke pusat. Melalui skema transaksi non-tunai yang mewajibkan penggunaan bank daerah, kebijakan ini mulai memutar kembali uang publik ke wilayah asalnya.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa JATIM BEJO bukan sekadar inovasi sistem pembayaran. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran bank pembangunan daerah sebagai penopang utama keuangan lokal.

“Selama ini daerah sering hanya menjadi pasar. Belanja besar terjadi, tetapi keuntungan perbankannya dinikmati bank nasional. JATIM BEJO mengoreksi pola itu,” kata Lia, Selasa.

Ia menjelaskan, penggunaan virtual account dan Kartu Kredit Indonesia dalam JATIM BEJO memastikan setiap transaksi belanja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tercatat rapi dan melibatkan bank daerah secara langsung. Dengan volume transaksi yang mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir, dampaknya dinilai signifikan bagi daya dukung fiskal daerah.

Menurut Lia, bank daerah yang kuat akan memperluas kemampuan pembiayaan pembangunan, sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat. “Ketika bank daerah tumbuh, daerah punya ruang lebih besar untuk mandiri dan berinovasi,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, Lia menyoroti peningkatan akuntabilitas. Sistem non-tunai dinilai menekan potensi kebocoran anggaran, mempercepat proses pelaporan, dan memudahkan pengawasan belanja publik.

Meski demikian, ia mengingatkan penguatan peran bank daerah harus dibarengi peningkatan kualitas layanan digital dan keamanan sistem. “Kepercayaan pengguna ditentukan oleh keandalan teknologi dan perlindungan data,” katanya.

Ke depan, Lia memastikan DPD RI akan terus mendorong kebijakan pengadaan yang berpihak pada penguatan ekonomi daerah. “Pesannya jelas, belanja daerah harus memberi manfaat maksimal bagi daerah itu sendiri,” tutupnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru