Senator DPD RI Lia Istifhama Dorong JATIM BEJO Jadi Standar Nasional

- Redaksi

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai program JATIM BEJO mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai program JATIM BEJO mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Tekanan fiskal yang semakin ketat mendorong pemerintah daerah mencari pola belanja yang lebih efisien dan akuntabel. Di Jawa Timur, program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut dan berpotensi menjadi standar nasional pengadaan barang dan jasa daerah.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai JATIM BEJO menghadirkan terobosan penting dalam pengelolaan anggaran. Melalui digitalisasi pengadaan langsung hingga Rp200 juta, proses belanja pemerintah menjadi lebih ringkas, cepat, dan transparan.

“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, efisiensi belanja bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. JATIM BEJO membuktikan anggaran bisa dikelola lebih tepat sasaran tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujar Lia.

Ia merujuk pada nilai transaksi JATIM BEJO yang terus tumbuh dan telah menembus triliunan rupiah. Menurut Lia, capaian tersebut mencerminkan efektivitas sistem sekaligus kesiapan pemerintah daerah beradaptasi dengan pola belanja berbasis digital.

Selain memangkas waktu dan biaya, penggunaan pembayaran non-tunai dan pencatatan digital dinilai mengurangi beban administrasi serta risiko kesalahan manual. “Uang negara harus bergerak cepat, tetapi tetap aman dan tercatat dengan baik,” kata Lia.

Meski demikian, Lia mengingatkan agar percepatan proses tidak mengorbankan kualitas. Pemerintah daerah tetap wajib memastikan barang dan jasa yang dibeli sesuai kebutuhan dan spesifikasi. “Cepat bukan berarti asal. Prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga,” ujarnya.

Lia juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah menyatakan dukungan terhadap JATIM BEJO, namun konsistensi pelaksanaan dinilai menjadi tantangan berikutnya.

DPD RI, lanjut Lia, siap mendorong harmonisasi kebijakan agar praktik baik seperti JATIM BEJO dapat direplikasi secara nasional. Ia menilai Jawa Timur telah memberikan contoh konkret pengelolaan anggaran daerah yang adaptif dan relevan dengan tuntutan zaman.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Lima Desa di Kendal Lunas PBB-P2, Pemkab Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran
RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan
Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun
Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa
Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset
Dispendukcapil Bangkalan Perkuat Pembinaan Pegawai, Tekankan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli
Pemangkasan Dana Desa untuk KDMP, Senator Lia Istifhama Fasilitasi Aspirasi Kepala Desa se-Jawa Timur
CAGR Dana Haji 6,58 Persen, DPD RI Lia Istifhama Minta Transparansi Kebijakan

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:37 WIB

Lima Desa di Kendal Lunas PBB-P2, Pemkab Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran

Rabu, 21 Januari 2026 - 14:53 WIB

RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:26 WIB

Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:10 WIB

Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:01 WIB

Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset

Berita Terbaru