SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ning Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta bupati dan wali kota tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tidak wajar. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pada masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Gubernur. Kebijakan fiskal daerah harus berpihak pada rakyat, bukan justru menambah beban masyarakat,” kata Ning Lia, Selasa (19/8/2025).
Seperti diketahui, PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meski demikian, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya mempertimbangkan keadilan sosial dalam penetapan pajak.
“Saya sudah mengkomunikasikan dengan bupati/wali kota se-Jatim, jangan menaikkan PBB yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya,” ujar Khofifah.
Gubernur menambahkan, beberapa daerah bahkan sudah menempuh langkah meringankan beban masyarakat dengan memberikan potongan pajak. “Sekarang ada yang sudah memberi diskon 35 persen. Artinya ada langkah-langkah konkret yang lebih meringankan rakyat,” ucapnya.
Ning Lia menilai arahan tersebut sebagai bukti kepemimpinan yang pro-rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah memang memerlukan pemasukan fiskal untuk pembangunan, namun tetap harus menjaga keseimbangan dengan daya beli masyarakat.
“Kebijakan fiskal memang penting untuk membangun daerah, tapi jangan sampai rakyat kecil yang harus menanggung beratnya. Dengan adanya komunikasi dari Ibu Gubernur kepada kepala daerah, saya yakin akan ada titik keseimbangan antara kebutuhan PAD dan kemampuan masyarakat,” jelas Ning Lia.
Senator yang dikenal dekat dengan kalangan pesantren ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil.
“Kebijakan apapun harus mengutamakan asas keberpihakan pada masyarakat, apalagi dalam hal pajak yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup mereka,” tambahnya.
Dengan adanya perhatian dari Gubernur Khofifah dan dukungan dari DPD RI, diharapkan kebijakan PBB di berbagai daerah di Jawa Timur tidak menjadi beban tambahan bagi warga, melainkan tetap berada dalam koridor keadilan dan kesejahteraan.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
