MANADO, RadarBangsa.co.id – Sesepuh olahraga berkuda Sherpa Manembu (69) ikut angkat bicara soal kisruh Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) dengan Indonesia Horse Racing Community (IHRC) berkaitan kegiatan Latihan Bersama (Latber) pacuan kuda Triple Crown Seri II di Pangandaran Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 21 Mei 2022 yang diminta dihentikan oleh PP Pordasi.
Sherpa, sapaan akrabnya, mengatakan PP Pordasi harus tahu rohnya dulu mengapa sampai teman-teman pemilik kuda pacu itu berinisatif untuk mau membuat pacuan kuda sendiri.
“Karena realitanya sejak tahun 2020 sewaktu pandemi COVID-19, pelaksanaan pacuan kuda mandek. Saya jelaskan secara historis dulu supaya tidak sepotong-sepotong,” ujarnya, Rabu (4/5/2022).
Ia yang mengaku menjadi pengurus Pordasi sudah lebih dari separuh usianya ini menjelaskan yang namanya Pordasi itu terbentuk karena didasarkan hobi yang digeluti sebagai penggemar atau penghobi kuda, sehingga ikut membantu di kepengurusan.
“Tetapi PP Pordasi yang sekarang ini dalam pengertian saya kurang memahami dan tidak menjiwai seperti apa pemilik-pemilik kuda ini,” bebernya.
Ia berpendapat pemilik kuda ini tidak bisa diatur seperti organisasi yang artinya menurutnya, mereka ini punya kuda sendiri dan dengan biaya sendiri pula.
“Jadi organisasi ini sebaiknya mengayomi saja. Jangan arogan dan tidak boleh menurut pokoknya, pasti tidak bisa,” pintanya.
Pordasi yang sekarang usianya lebih dari 50 tahun ini kata lelaki yang memilik latar belakang joki kuda pacu tersebut dari dulu pengurus itu mengayomi seperti apa yang namanya pacuan itu.
“Mengayomi ini ya sejalan dengan para pemilik-pemilik kuda,” tegasnya.
Bahwa ada keputusan yang sudah dibuat sambungnya sepanjang memang disepakati dan untuk kepentingan pacuan kuda kedepan pasti tidak akan ada yang mengkomplain.
“Apalagi menunjuk seorang Ketua Komisi Pacu harus tahu bahwa mengatur pacuan ini yang diatur bukan cuma manusia saja,” imbuhnya.
Pengertian manusia menurut Sherpa adalah pemilik kuda, pelatih dan joki yang harus mengatur kuda, jadi Ketua Komisi Pacu harus mengerti rohnya.
“Dan itu tentu harus dari pengalaman, yang mana pengalaman tidak bisa dibeli,” tuturnya.
Lantas untuk mengatur seorang joki dan segala macam itu papar Sherva butuh orang yang memiliki keahlian yang bisa didapat dari pengalaman, bukan ‘ujuk-ujuk’.
“Kalau ada orang baru mau masuk silahkan, belajarlah dulu,” sentilnya soal sosok Ketua Komisi Pacu PP Pordasi yang baru tersebut.
Jadi intinya harap Sherpa, PP Pordasi itu harus menjiwai dan mengayomi para pemilik kuda pacu dan harus mengerti sejarah.
“Pordasi itu ada karena perkumpulan para pemilik kuda pacu. Kalau ini bisa diayomi, saya kira teman-teman pemilik kuda pacu ini adalah manusia-manusia intelektual yang non politis. Tidak perlu harus digertak – gertak,” ingatnya
Sherpa yakin masing-masing pemilik kuda mengetahui aturan dan tidak usah memakai dasar hukumnya seperti apa.
Sepengetahuannya sejarah mencatat di Republik ini tidak ada Organisasi Cabang Olahraga yang mempidanakan Anggotanya, apalagi tujuannya untuk membesarkan dan memajukan Pordasi.
“Dengan apa?, yakni dengan membuat pacuan yang biayanya bukan 1-20 rupiah, melainkan ratusan juta rupiah dan itu swadaya,” tukasnya.
PP Pordasi kata Sherpa sama sekali dalam hal ini setahunya belum masuk sampai kesana. Ia tidak mengartikan PP Pordasi tidak membiayai, tetapi belum masuk sampai kesana.
Dirinya berharap PP Pordasi menggunakan metode pendekatan sehingga ada perubahan, bukan kekuasaan organisatoris yang malah membuat semakin buyar.
“Untuk apa Organisasi jika tidak ada Anggotanya dan tidak usah diseret-seret ke politis segala macam,” pesannya.
Ia mengajak semua penghobi dan penggemar olahraga berkuda untuk mengesampingkan kepentingan pribadi diluar olahraga berkuda.
“Pordasi itu dari kita dan untuk kita,” pungkasnya menutup perbicangan.
