LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai pilot project nasional dalam simulasi penebusan pupuk subsidi untuk sektor perikanan. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme subsidi pupuk bagi petambak.
Simulasi tersebut menjadi krusial mengingat kebijakan subsidi pupuk sektor perikanan akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia mulai Januari 2026. Lamongan dipilih karena dinilai memiliki potensi tambak yang luas sekaligus jumlah petambak yang besar, sehingga dianggap representatif untuk menguji kesiapan sistem, data, dan distribusi di lapangan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi petambak. Menurutnya, pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama dalam budidaya perikanan tambak, terutama untuk menjaga kesuburan tanah dan kualitas air.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung adanya subsidi pupuk sektor perikanan. Kami pernah merasakan dampak saat subsidi pupuk pertanian terhenti, produktivitas petambak menurun. Karena itu kebijakan ini sangat penting bagi keberlanjutan usaha tambak,” ujar Yuhronur Efendi saat menghadiri sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk bersubsidi di UD Tani Jaya, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Minggu (21/12).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 23 ribu petambak Lamongan telah terdata dalam sistem e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Jumlah tersebut masih di bawah total petambak yang mencapai sekitar 30 ribu orang. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan partisipasi petambak dalam pengisian ERSP karena data tersebut akan menjadi dasar penentuan alokasi pupuk subsidi.
Untuk mempercepat pendataan, Bupati meminta sinergi aktif antara Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan para Penyuluh Perikanan Lapangan agar pendampingan kepada petambak berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan kuota pupuk bersubsidi sektor perikanan sebesar 295 ribu ton secara nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya.
Menurutnya, simulasi di Lamongan menjadi bagian penting untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran pupuk sekaligus menguji sistem digital yang digunakan. “Dengan regulasi baru ini, petambak tidak perlu khawatir. PPL, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah siap mendampingi agar akses terhadap pupuk subsidi berjalan lancar,” kata Haeru Rahayu.
Penunjukan Lamongan sebagai pilot project diharapkan dapat menjadi model penerapan subsidi pupuk perikanan yang efektif, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan produksi serta kesejahteraan petambak.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
