PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut ditegaskan Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori saat membuka rapat koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi ETPD di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (24/6/2026).
Menurut Gus Shobih, digitalisasi transaksi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBD. Sistem yang terdigitalisasi juga memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi,” katanya.
Ia menjelaskan, penerapan ETPD tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program tersebut juga diarahkan untuk mengubah sistem transaksi keuangan pemerintah dari tunai menjadi non tunai agar lebih efisien dan mudah diawasi.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pasuruan didorong untuk memperluas digitalisasi pembayaran. Menurutnya, langkah tersebut akan mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis data.
“Manfaatnya cukup banyak. Mulai dari peningkatan efisiensi dan transparansi keuangan, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi sampai memperluas akses pembayaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Upaya percepatan digitalisasi tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai institusi perbankan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, menyebut peran Bank Indonesia maupun perbankan nasional menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ETPD.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Malang, Bank Jatim, dan Bank Mandiri yang telah mendukung digitalisasi elektronifikasi pembayaran di Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi. Menurutnya, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien.
“Dengan digitalisasi, pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan dapat meningkat dan pengeluaran anggaran pemerintah daerah juga menjadi lebih efisien,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar