SURABAYA,RadaBangsa.co.id – Dalam rangka cipta kondisi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Satgas Praja Semeru Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen kependudukan.
Pelaku yang diamankan seorang pria berinisal AS (44), Warga Srengat, Kabupaten Blitar.
Selama 7 bulan beroperasi AS berhasil meraup keuntungan 1 miliar dengan setiap pemesan dikenakan Rp 2 juta, Pemalsuan dokumen di antaranya,surat Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, KTP, Pasport hingga Suratketerangan domisili
“Pelaku memalsukan dokumen dari level tingkat bawah yakni desa, dari Keluarahan, yaitu surat surat KK, akta kelahiran, KTP dan keterangan domisili. Hal ini bisa digunakan untuk diantaranya kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Paspor dan kegiatan lainnya,” tandas Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Senin (17/02/20).
Produk kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka AS Sudah banyak yang memesan selain Jawa Timur juga dari daerah lain seperti Lampung, NTB, NTT, Jabar dan Jateng.
“Sindikat ini kami ungkap dengan beberapa sampel, baik dari Dispenduk maupun dari Kecamatan dan Balai Desa. Sebagai contoh, ini orang Sukabumi bisa dibuatkan KTP di Ngawi Jawa Timur. Jadi pemesannya memiliki 2 identitas,” ujarnya.
“Jadi dokumen yang dipesan itu untuk kepentingan pribadi seperti dibuat dokumen palsu tahun 2020. Di tahun 2020 bisa kita ketahui bersama bahwa ada 270 Pilkada se Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut Kapolda Jatim mengatakan, Tidak menutup kemungkinan, Modus pemalsuan dokumen ini akan menjadi marak, digunakan untuk kepentingan pencoblosan.
“Dalam proses penyidikan sekligus perkembangan menguak kasus pemalsuan dokumen pihak Ditreskrimum Polda Jatim akan melakukan kerjasama dengan Polda-Polda lain. Tujaunnya untuk antisipasi,” terangnya.
Selain berkoordinasi dengan Polda lain di Indinesia. Polda Jatim juga akan bekerjasama dengan KPU dan instansi terkait termasuk imigrasi terkait paspor, karena identitas palsu ini akan digunakan untuk penambahan suara dan lain sebagainya.
“Kami dengan tegas melakukan antisipasi juga, di media saat ini dengan adanya (isu) pemulangan ISIS tidak menutup kemungkinan ini juga akan digunakan, karena ini untuk mengurus dokumen imigrasi juga. Kami akan kejar bersama pihak Pemda, semoga dapat kami antisipasi,” pungkasnya.
Atas perbuatanya tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2, junto pasal 93 dan 96 terkait administrasi kependudukan. (FIF)
