SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 567 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mendapat penanganan medis setelah mengalami gejala yang diduga akibat keracunan makanan. Kasus tersebut mendorong Pemkab Sidoarjo meminta pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat.
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan desakan itu saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Evaluasi tidak hanya diarahkan pada dapur yang diduga memasok makanan dalam kasus tersebut, tetapi juga mencakup legalitas dan tata kelola SPPG secara keseluruhan.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.
Pemkab Sidoarjo mencatat terdapat 174 SPPG di wilayah tersebut. Sebanyak 153 SPPG telah beroperasi, sedangkan 21 lainnya disebut belum mengajukan permohonan izin.
Subandi mengatakan evaluasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Persoalan legalitas menjadi perhatian karena keamanan pangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan dapur tersebut telah mengantongi izin. Namun, kewenangan untuk memberikan sanksi maupun menghentikan operasional berada pada Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” kata Subandi.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo membenarkan operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara setelah laporan kejadian diterima pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal sebelum melaporkan hasilnya kepada BGN pusat.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” ujar Teguh.
SPPG Kalitengah diketahui memasok makanan MBG ke sejumlah satuan pendidikan dengan distribusi sekitar 2.800 porsi per hari. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 porsi disalurkan ke pondok pesantren.
Namun, BGN belum memastikan penyebab maupun bahan makanan yang menjadi sumber dugaan keracunan. Proses investigasi masih berlangsung, termasuk pemeriksaan terhadap sampel dan berbagai kemungkinan penyebab.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya.
Teguh juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan yang dibagikan kepada penerima MBG.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegas Teguh.
Sementara itu, penanganan kesehatan para santri menjadi prioritas Pemkab Sidoarjo. Hingga Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 457 orang telah diperbolehkan pulang, 80 orang masih menjalani perawatan, dan 30 pasien berada dalam tahap observasi.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Subandi.
Penanganan melibatkan Dinas Kesehatan Sidoarjo, rumah sakit, puskesmas, serta perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi pasien yang masih menjalani perawatan.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai program pemerintah pusat. Namun, dukungan itu harus berjalan bersama dengan pembenahan tata kelola dan penguatan keamanan pangan.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Ia menyerahkan mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG kepada BGN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” katanya.
Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri tersebut kini menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan MBG di Sidoarjo. Selain investigasi terhadap SPPG Kalitengah, Pemkab Sidoarjo mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap legalitas, higiene dan sanitasi, serta proses produksi makanan di seluruh SPPG.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar