LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan 2026–2027. Sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan, termasuk normalisasi 262 titik kali dengan panjang mencapai 214 kilometer serta 40 titik waduk dan rawa dengan volume 300 ribu meter kubik.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi perhatian setelah Jawa Timur mencatat 672 kejadian bencana sepanjang 2026 dengan total kerugian mencapai Rp7,5 miliar.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan Tahun 2026–2027 di Alun-alun Lamongan, Kamis (5/11).
Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim hujan 2026–2027 diperkirakan datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi itu menjadi indikasi kemungkinan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
Kapolda Jawa Timur menekankan pentingnya pemetaan daerah rawan bencana, penguatan koordinasi antarinstansi, serta kesiapan personel dan perlengkapan.
“Bapak Kapolda Jawa Timur berpesan agar seluruh jajaran melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana alam bersama para pemangku kepentingan terkait, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antar instansi serta membentuk posko kesiapsiagaan sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, juga memastikan seluruh personil dalam kondisi prima dan dilengkapi alat pelindung diri karena keselamatan petugas sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang kita lindungi,” pesannya.
Di Lamongan, berbagai perangkat daerah telah memaparkan kegiatan penanggulangan bencana dan rencana mitigasi. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas PRKPCK, Dinas PU SDABK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, BPBD, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Langkah yang disiapkan mencakup respons cepat, pendirian posko, kesiapan personel, peralatan, obat-obatan, serta bantuan pangan. Pemeliharaan dan normalisasi drainase juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak bencana.
Selain normalisasi 40 titik waduk dan rawa dengan volume 300 ribu meter kubik, pemerintah daerah melakukan normalisasi 262 titik kali dengan total panjang 214 kilometer.
Koordinasi lintas unsur atau pentahelix juga dilakukan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, relawan, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta logistik saat bencana terjadi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar