SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan perlunya kolaborasi antara masyarakat dan Pertamina dalam pengelolaan serta distribusi elpiji subsidi 3 kilogram. Ia menilai kemitraan ini tak hanya menjamin ketersediaan energi bagi rakyat kecil, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam pandangannya, Lia menilai bahwa elpiji 3 kilogram bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, tata kelola distribusinya tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina tanpa melibatkan peran aktif masyarakat. Menurutnya, pola kemitraan yang melibatkan warga sebagai mitra distribusi akan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
“Selama ini, kita masih menghadapi masalah klasik seperti kelangkaan dan harga yang tidak stabil di lapangan. Salah satu solusinya adalah menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem itu sendiri, bukan hanya sebagai konsumen,” kata Lia dalam keterangannya di Surabaya, Selasa (4/11/2025). Ia menegaskan bahwa pelibatan warga bisa menjadi cara efektif untuk menjaga pasokan dan menekan praktik penimbunan elpiji bersubsidi.
Senator muda yang akrab disapa Ning Lia itu menambahkan, masyarakat dapat berperan aktif sebagai mitra resmi Pertamina dalam pengelolaan pangkalan elpiji. Ia menyebut, kemitraan seperti ini tidak hanya menciptakan pemerataan distribusi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Walaupun tetap berada di bawah pengawasan Pertamina, model ini akan membuka lapangan usaha baru, meningkatkan tanggung jawab sosial, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan energi,” ujarnya.
Lia juga menyoroti pentingnya transparansi dan data yang terintegrasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat pengawas di lapangan. Menurutnya, dengan sistem yang terhubung dan akuntabel, potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal. “Bayangkan bila setiap kecamatan memiliki mitra pangkalan elpiji yang terverifikasi dan menjalankan standar operasional yang jelas. Harga gas akan lebih terkontrol, dan masyarakat tidak perlu lagi antre panjang atau membayar lebih mahal,” tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Lia mendorong Pertamina serta pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik melalui pelatihan dan pembinaan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang memiliki semangat wirausaha, namun belum mendapat kesempatan menjadi agen resmi elpiji 3 kg. “Pertamina bisa menggandeng warga lokal yang memiliki integritas dan semangat sosial untuk menjadi mitra distribusi. Ini bukan hanya soal bisnis energi, tapi tentang keadilan sosial dan pembangunan ekonomi dari bawah,” tuturnya.
Selain aspek ekonomi, Lia menilai kemitraan masyarakat dan Pertamina juga memiliki nilai sosial yang besar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan publik akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap sistem subsidi energi. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bertanggung jawab menjaga keberlangsungan distribusi gas yang adil dan merata. “Kalau masyarakat ikut dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penjaga moral agar distribusi tetap bersih dari penyimpangan,” katanya.
Lia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor antara Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat harus segera diwujudkan untuk memastikan distribusi elpiji 3 kilogram tepat sasaran. Ia berharap langkah ini bisa menjadi model kemitraan energi nasional yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan nilai kemanusiaan. “Distribusi elpiji yang adil bukan sekadar urusan pasokan, tapi soal rasa keadilan bagi rakyat kecil. Saat masyarakat dilibatkan, sistem ini akan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Lia Istifhama.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
