SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terus menuai perhatian. Kebijakan yang memungkinkan lulusan baru mengikuti magang dengan fasilitas gaji dari pemerintah ini dipandang sebagai langkah strategis memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Salah satu apresiasi datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Dalam kegiatan reses dan audiensi bersama Gerakan Pemuda Berdampak untuk Bangsa di Kantor DPD RI, Senin (6/10/2025), Lia menilai program ini merupakan terobosan nyata untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja.
“Langkah ini harus disambut kampus, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Kita ingin generasi muda siap menghadapi tantangan dunia kerja, bukan hanya sebagai pencari kerja, tapi juga calon pemimpin masa depan,” ujar Lia.
Meski demikian, senator yang akrab disapa Ning Lia itu menekankan pentingnya perluasan program. Menurutnya, Magang Nasional jangan hanya difokuskan pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi juga perlu menyasar perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) seperti UIN, IAIN, STAIN, maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta.
“Kampus-kampus Kemenag memiliki ribuan mahasiswa yang juga siap bersaing di dunia kerja. Mereka belajar banyak aspek, termasuk etika, kepemimpinan, dan manajemen sosial. Akan sangat baik jika mereka juga mendapat kesempatan ikut dalam program Magang Nasional ini,” kata Lia.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa kampus keagamaan tidak hanya soal pemerataan kesempatan, tetapi juga bagian dari penguatan moderasi beragama di dunia kerja. Lulusan dari UIN, IAIN, atau STAIN, kata Lia, memiliki keunggulan di bidang manajemen sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi syariah, hingga komunikasi publik yang kini banyak dibutuhkan sektor industri maupun lembaga publik.
“Kita bisa membayangkan betapa strategisnya jika alumni kampus keagamaan turut magang di BUMN, lembaga keuangan, atau industri kreatif. Ini bentuk konkret link and match antara moralitas, keilmuan, dan profesionalitas kerja,” ujarnya menambahkan.
Lia juga menyinggung pentingnya sinergi lintas kementerian, tidak hanya Kemnaker, tetapi juga Kemenag, Kementerian BUMN, hingga Kemenko Perekonomian. Sinergi itu diyakini mampu menjembatani gap kesempatan antara lulusan umum dan lulusan keagamaan.
Ia menilai program Magang Nasional dapat dikolaborasikan dengan berbagai program Kemenag yang sudah berjalan, seperti Center of Excellence (CoE), Praktik Profesi Mahasiswa (PPM), serta Kampus Merdeka versi Kemenag. Dengan begitu, mahasiswa dari PTKI tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, tetapi juga pengalaman profesional yang diakui dunia kerja.
“Kolaborasi dengan Kemnaker bisa memperkuat implementasi CoE dan PPM di kampus keagamaan. Sehingga mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman akademik, tapi juga pengalaman profesional yang diakui industri,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 451 perusahaan yang terdaftar dalam penyelenggaraan Magang Nasional. Dari jumlah itu, tersedia 1.300 posisi magang untuk 6.000 peserta di tahap awal. Program ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, melibatkan 20.000 lulusan baru.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyebut peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dari pemerintah, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan pendampingan mentor. “Program ini bertujuan mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi sesuai bidang keilmuan, dan memberikan pengalaman kerja nyata kepada lulusan perguruan tinggi,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan oleh Muhammad, salah satu mahasiswa yang hadir dalam audiensi bersama Lia Istifhama. Ia berharap peluang ini juga terbuka luas bagi kampus keagamaan.
“Kami berharap nantinya program magang juga bisa meluas ke kampus Kemenag, karena banyak teman-teman dari kampus UIN bisa sama-sama belajar dan mendapatkan pengalaman baru dalam dunia kerja,” tuturnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin








