MADIUN, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi senilai Rp17,499 miliar bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Madiun melalui program Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan berlangsung di Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun, Kamis (12/3), dan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagas Panuntun, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang rentan, terutama masyarakat miskin ekstrem, lansia kurang mampu, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
Di Kota Madiun, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp1,479 miliar. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan Plus untuk 506 keluarga penerima, bantuan kemiskinan ekstrem bagi 108 jiwa, serta dukungan bagi 58 penyandang disabilitas. Selain itu, satu penerima program KIP PPKS Jawara mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta. Dukungan operasional juga diberikan kepada 40 pilar sosial yang terdiri atas pendamping PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bantuan ini dirancang tidak hanya sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan.
Di Kabupaten Madiun, total bantuan yang disalurkan lebih besar, mencapai Rp16,02 miliar. Bantuan utama berupa PKH Plus bagi 2.112 keluarga, bantuan kemiskinan ekstrem untuk 556 jiwa, dan dukungan bagi buruh pabrik rokok melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan bagi 194 penyandang disabilitas juga disalurkan, sementara 12 penerima program KIP PPKS Jawara memperoleh dukungan langsung. Lembaga kesejahteraan sosial menerima bantuan permakanan untuk 32 penerima, dan 141 pilar sosial memperoleh dukungan operasional untuk mendukung pelayanan kesejahteraan masyarakat. Selain bantuan sosial, Pemprov Jatim menyalurkan zakat produktif senilai Rp25 juta untuk 50 penerima dan program pemberdayaan desa melalui BUMDes, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa dengan alokasi Rp838 juta. Dukungan lintas perangkat daerah untuk pembangunan desa, termasuk sektor infrastruktur, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pariwisata, juga diberikan senilai Rp8,7 miliar untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diberikan berupa bantuan tunai Rp3,6 juta per tahun disertai paket sembako. Bantuan PKH Plus, bantuan kemiskinan ekstrem, dan zakat produktif diserahkan langsung kepada masyarakat, sementara dukungan operasional diberikan kepada pendamping PKH Plus, TKSK, dan Tagana. Program pemberdayaan desa, termasuk Desa Berdaya, Jatim Puspa, dan penguatan BUMDes, turut diberikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, Pemprov menyalurkan 250 drum aspal kepada Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai dukungan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan ini tidak sekadar bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat melalui keseimbangan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. “Bansos ini memang program Pemerintah Provinsi. Karena bertepatan dengan bulan Ramadhan, kita seiringkan antara Sapa Bansos dengan Amaliyah Ramadhan. Harapannya, bantuan ini menjadi bantalan sosial dan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat dengan kemiskinan ekstrem,” ujarnya. Ia menambahkan, bantuan menyasar kelompok lansia kurang mampu yang menerima Rp2 juta per tahun atau Rp500 ribu per triwulan, serta perempuan kepala keluarga atau single parent dari kelompok desil 1 hingga 4 melalui program KIP Jawara. “Mereka tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga didorong untuk mengembangkan usaha melalui produk-produk lokal yang dipamerkan di Pendopo Muda Graha,” jelasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan perangkat daerah. Kehadiran pemerintah tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga melalui pembangunan desa, penguatan BUMDes, dan perbaikan infrastruktur. “Semua ini bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dan ekonomi lokal bisa bergerak lebih kuat. Bantuan ini diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan,” pungkasnya.
Program ini memiliki dampak luas bagi stabilitas sosial dan pembangunan lokal. Bantuan sosial membantu mencegah kesenjangan yang lebih besar di masyarakat, sementara dukungan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa memperkuat ekonomi lokal dan membuka peluang kerja. Kehadiran pemerintah melalui berbagai jenis bantuan diharapkan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sosial di desa dan kota.
Di akhir kegiatan, Gubernur Khofifah membagikan 30 Al-Qur’an cetakan Madinah, hadiah dari Raja Salman, kepada masyarakat yang hadir. Ia juga menyerahkan bantuan sembako dan tali asih kepada 102 pengemudi becak di sekitar Kantor Bakorwil Madiun, serta memberikan apresiasi kepada 77 staf Bakorwil, termasuk tenaga outsourcing, petugas keamanan, dan petugas kebersihan atas dedikasi mereka. Penyaluran bantuan sosial dan ekonomi ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang rentan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten dan Kota Madiun.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar