Blitar Siaga Kemarau 2026, 21 Desa Masuk Zona Merah Kekeringan

Minggu, 3 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

BLITAR, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memasang status siaga menghadapi musim kemarau 2026 setelah pemetaan terbaru menunjukkan 21 desa di tujuh kecamatan masuk zona merah rawan kekeringan. Dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Panggungrejo dan Wonotirto, dengan puluhan ribu warga berpotensi terdampak krisis air bersih.

Langkah antisipasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Musim Kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu (29/4/2026). Rakor ini digelar untuk memastikan layanan dasar masyarakat, terutama kebutuhan air bersih, tetap aman saat puncak kemarau.

Wakil Bupati Blitar, Beky Hardihansah, mengingatkan ancaman musim kemarau tahun ini diperparah fenomena iklim ekstrem yang disebut El Nino, dengan potensi kekeringan lebih luas dibanding tahun sebelumnya.

“Lebih dari 36 ribu jiwa di Panggungrejo dan sekitar 20 ribu jiwa di Wonotirto berpotensi terdampak. Ini tanggung jawab bersama yang harus diantisipasi sejak dini,” tegas Beky.

Pemkab menyoroti distribusi air bersih sebagai prioritas utama. Beky menegaskan bantuan dropping air harus diberikan gratis tanpa pungutan liar maupun diskriminasi, agar masyarakat yang terdampak tidak terbebani.

“Distribusi harus gratis, tanpa pungutan liar dan tanpa diskriminasi. Jangan ada yang mengambil keuntungan di atas kesulitan warga,” tandasnya.

Bupati Blitar Rijanto juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum memastikan stok air bersih cukup dan prosedur distribusi dipermudah. Warga cukup melapor ke pemerintah desa, diteruskan ke kecamatan dan posko BPBD.

Selain krisis air, Pemkab juga mewaspadai dampak kesehatan seperti ISPA akibat cuaca panas ekstrem, serta potensi gangguan sektor peternakan akibat minimnya pakan dan kualitas air.

“Jangan sampai warga kesulitan air, sakit, atau peternak mengalami kerugian besar. Semua sektor harus bergerak cepat,” pungkas Rijanto.

Penulis : Sutikno

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru