Blitar Siaga Kemarau 2026, 21 Desa Masuk Zona Merah Kekeringan

- Redaksi

Minggu, 3 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

BLITAR, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memasang status siaga menghadapi musim kemarau 2026 setelah pemetaan terbaru menunjukkan 21 desa di tujuh kecamatan masuk zona merah rawan kekeringan. Dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Panggungrejo dan Wonotirto, dengan puluhan ribu warga berpotensi terdampak krisis air bersih.

Langkah antisipasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Musim Kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu (29/4/2026). Rakor ini digelar untuk memastikan layanan dasar masyarakat, terutama kebutuhan air bersih, tetap aman saat puncak kemarau.

Wakil Bupati Blitar, Beky Hardihansah, mengingatkan ancaman musim kemarau tahun ini diperparah fenomena iklim ekstrem yang disebut El Nino, dengan potensi kekeringan lebih luas dibanding tahun sebelumnya.

“Lebih dari 36 ribu jiwa di Panggungrejo dan sekitar 20 ribu jiwa di Wonotirto berpotensi terdampak. Ini tanggung jawab bersama yang harus diantisipasi sejak dini,” tegas Beky.

Pemkab menyoroti distribusi air bersih sebagai prioritas utama. Beky menegaskan bantuan dropping air harus diberikan gratis tanpa pungutan liar maupun diskriminasi, agar masyarakat yang terdampak tidak terbebani.

“Distribusi harus gratis, tanpa pungutan liar dan tanpa diskriminasi. Jangan ada yang mengambil keuntungan di atas kesulitan warga,” tandasnya.

Bupati Blitar Rijanto juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum memastikan stok air bersih cukup dan prosedur distribusi dipermudah. Warga cukup melapor ke pemerintah desa, diteruskan ke kecamatan dan posko BPBD.

Selain krisis air, Pemkab juga mewaspadai dampak kesehatan seperti ISPA akibat cuaca panas ekstrem, serta potensi gangguan sektor peternakan akibat minimnya pakan dan kualitas air.

“Jangan sampai warga kesulitan air, sakit, atau peternak mengalami kerugian besar. Semua sektor harus bergerak cepat,” pungkas Rijanto.

Lainnya:

Penulis : Sutikno

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Saat Dunia Memanas, Khofifah Pilih Panggung Nyepi untuk Serukan Stop Perang Global
Jembatan Tarik Nyaris Tumbang, Pemkab Sidoarjo Pastikan Dibangun 2027
BPBD Batang Dorong Adaptasi Rob, Kawasan Terdampak Disulap Jadi Wisata Perikanan
Bupati Bangkalan Genjot Bibit Lele, Siapkan Perikanan Jadi Penopang Ekonomi Warga
Sekolah Perempuan Blitar Digeber, Pemkot Targetkan Ekonomi Keluarga Naik
Semarang Night Carnival Batal di Detik-Detik Terakhir, Hujan Deras Picu Risiko Keselamatan

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 18:38 WIB

Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini

Minggu, 3 Mei 2026 - 18:02 WIB

Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948

Minggu, 3 Mei 2026 - 17:53 WIB

Saat Dunia Memanas, Khofifah Pilih Panggung Nyepi untuk Serukan Stop Perang Global

Minggu, 3 Mei 2026 - 16:49 WIB

Jembatan Tarik Nyaris Tumbang, Pemkab Sidoarjo Pastikan Dibangun 2027

Minggu, 3 Mei 2026 - 15:19 WIB

BPBD Batang Dorong Adaptasi Rob, Kawasan Terdampak Disulap Jadi Wisata Perikanan

Berita Terbaru