Blitar Siaga Kemarau 2026, 21 Desa Masuk Zona Merah Kekeringan

Minggu, 3 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Rakor Pemkab Blitar membahas antisipasi musim kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu, 29 April 2026. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

BLITAR, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memasang status siaga menghadapi musim kemarau 2026 setelah pemetaan terbaru menunjukkan 21 desa di tujuh kecamatan masuk zona merah rawan kekeringan. Dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Panggungrejo dan Wonotirto, dengan puluhan ribu warga berpotensi terdampak krisis air bersih.

Langkah antisipasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Musim Kemarau 2026 di Pendopo SAP, Rabu (29/4/2026). Rakor ini digelar untuk memastikan layanan dasar masyarakat, terutama kebutuhan air bersih, tetap aman saat puncak kemarau.

Wakil Bupati Blitar, Beky Hardihansah, mengingatkan ancaman musim kemarau tahun ini diperparah fenomena iklim ekstrem yang disebut El Nino, dengan potensi kekeringan lebih luas dibanding tahun sebelumnya.

“Lebih dari 36 ribu jiwa di Panggungrejo dan sekitar 20 ribu jiwa di Wonotirto berpotensi terdampak. Ini tanggung jawab bersama yang harus diantisipasi sejak dini,” tegas Beky.

Pemkab menyoroti distribusi air bersih sebagai prioritas utama. Beky menegaskan bantuan dropping air harus diberikan gratis tanpa pungutan liar maupun diskriminasi, agar masyarakat yang terdampak tidak terbebani.

“Distribusi harus gratis, tanpa pungutan liar dan tanpa diskriminasi. Jangan ada yang mengambil keuntungan di atas kesulitan warga,” tandasnya.

Bupati Blitar Rijanto juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum memastikan stok air bersih cukup dan prosedur distribusi dipermudah. Warga cukup melapor ke pemerintah desa, diteruskan ke kecamatan dan posko BPBD.

Selain krisis air, Pemkab juga mewaspadai dampak kesehatan seperti ISPA akibat cuaca panas ekstrem, serta potensi gangguan sektor peternakan akibat minimnya pakan dan kualitas air.

“Jangan sampai warga kesulitan air, sakit, atau peternak mengalami kerugian besar. Semua sektor harus bergerak cepat,” pungkas Rijanto.

Penulis : Sutikno

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi
Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter
Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit
Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan
Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember
Hari Jadi Pasuruan ke-1097, RSUD Bangil Gelar Baksos Medis Gratis untuk Puluhan Warga
Tiga Kali Raih Diamond Status, RSUD HMR Mataram Selamatkan 234 Pasien Stroke
95 Lukisan SBY Dipamerkan di Surabaya, Khofifah Soroti Karya tentang Tsunami Aceh

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:40

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi

Rabu, 16 September 2026 - 20:16

Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter

Rabu, 16 September 2026 - 20:05

Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit

Rabu, 16 September 2026 - 19:58

Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan

Rabu, 16 September 2026 - 18:45

Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember

Berita Terbaru