ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bersamaan dengan pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut di Open Stage Parapat, Kamis (11/6/2026). Agenda strategis nasional ini digadang-gadang menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Pencanangan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Forkopimda Provinsi Sumut dan Kabupaten Simalungun, kepala daerah se-Sumatera Utara, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran krusial dalam memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja hingga pengentasan kemiskinan.
“Kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi ini berbarengan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus akan memberikan data yang mutakhir dan terbarukan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujar Bobby.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bersinergi menyukseskan pendataan yang akan berlangsung serentak mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan melalui metode pendataan langsung dari rumah ke rumah dan ke seluruh unit usaha yang menjadi sasaran sensus.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki posisi strategis karena termasuk salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pendataan.
“Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Indonesia. Kami mengimbau masyarakat menerapkan prinsip TIR, yakni Tolong terima petugas, Isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data akan terjaga sepenuhnya,” tegasnya.
Data yang dihimpun nantinya tidak hanya menjadi milik BPS, tetapi juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan berbasis fakta lapangan.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang sebenarnya.
“Kami akan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu memetakan kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil nantinya lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan dimulainya Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya basis data ekonomi yang lebih lengkap dan mutakhir. Data tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.
Penulis : Dicky
Editor : Zainul Arifin
Komentar