BPK Jatim Serahkan LHP LKPD 2024, Trenggalek Kembali Raih Opini WTP

Zainul Arifin - Redaksi

Selasa, 27 Mei 2025

URL berhasil dicopy

Penyerahan LHP LKPD 2024 oleh BPK Jatim kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Trenggalek ( Istimewa)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada 14 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, Selasa (27/5/2025).

Penyerahan LHP dilakukan di Kantor BPK Jatim dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, termasuk para kepala daerah dan pejabat terkait. Dalam agenda tersebut, sejumlah daerah kembali menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga auditor negara tersebut.

Salah satu daerah yang kembali mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan itu adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Capaian ini menambah deretan panjang prestasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, menyampaikan apresiasi atas capaian sejumlah pemerintah daerah yang berhasil meraih WTP, termasuk yang mempertahankannya secara berturut-turut. Meski dalam LHP masih ditemukan sejumlah catatan, ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik.

“Karena opini Wajar Tanpa Pengecualian itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Ayub Amali dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.

“Sebenarnya opini WTP itu suatu keadaan yang normal bagi pengelolaan laporan keuangan, jadi semoga tetap dijaga,” imbuhnya.

Opini WTP sendiri merupakan pernyataan profesional dari auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini ini menjadi indikator penting terhadap kinerja keuangan daerah serta menjadi salah satu tolok ukur transparansi penggunaan anggaran.