JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pelaksanaan BSPS Jawa Timur 2026 mulai memasuki tahap konstruksi. Dari total 35.344 unit rumah yang mendapat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dari APBN, sebanyak 12.371 unit telah mulai dibangun hingga 14 September 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mempercepat pelaksanaan BSPS atau program Bedah Rumah. Percepatan tersebut akan disertai penguatan koordinasi dan verifikasi agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Khofifah memaparkan perkembangan BSPS Jawa Timur 2026. Selain 35.344 unit rumah yang telah mendapat alokasi dari APBN, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mengajukan usulan sebanyak 37.853 unit.
Dari 37.853 unit usulan tersebut, sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani proses verifikasi. Sementara itu, 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” ucapnya.
Percepatan program Bedah Rumah di Jawa Timur juga berjalan melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai pemerintah daerah. Pada 2026, penanganan RTLH melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Penanganan RTLH yang dilakukan Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan RTLH oleh Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan.
Adapun penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah telah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mengejar percepatan sekaligus menjaga ketepatan sasaran BSPS Jawa Timur, Pemprov Jatim akan membentuk Desk khusus BSPS. Desk ini disiapkan sebagai simpul koordinasi dan monitoring pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Keberadaan Desk khusus tersebut diharapkan memperkuat komunikasi lintas sektor, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta membuat perkembangan pelaksanaan BSPS lebih mudah dipantau secara terintegrasi.
Pemprov Jawa Timur juga akan memperluas sosialisasi program Bedah Rumah agar masyarakat yang memenuhi kriteria mengetahui informasi mengenai BSPS. Sosialisasi akan dilakukan melalui sejumlah kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard.
Untuk memperluas jangkauan informasi di daerah, Pemprov Jatim akan membangun sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui optimalisasi media luar ruang yang tersedia.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” terangnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim menaruh perhatian pada proses verifikasi calon penerima BSPS. Khofifah mendorong verifikasi dilakukan sejak tahap awal untuk mencegah tumpang tindih data maupun penerima bantuan ganda.
Penguatan proses verifikasi akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Pemprov Jatim. Salah satunya melalui penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan dan dapat ditetapkan sesuai ketentuan.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana / Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu,” katanya.
Menurut Khofifah, verifikasi sejak awal diperlukan agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih efektif dan bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Data penerima yang lebih akurat juga diharapkan mendukung proses pembangunan rumah agar berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Khofifah menegaskan percepatan BSPS Jawa Timur membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penanganan RTLH, menurut dia, bukan hanya menyangkut pembangunan fisik rumah, tetapi juga kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.
BSPS merupakan program strategis nasional Kementerian PKP yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi hunian yang lebih layak.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. Melalui BSPS, rumah yang rusak atau tidak aman diharapkan dapat ditingkatkan menjadi hunian yang sehat, aman, dan nyaman.
Selain memperbaiki kualitas hunian, program tersebut juga diharapkan mendorong swadaya, kemandirian, dan gotong royong masyarakat penerima bantuan dalam membangun rumah.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar