JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Daya beli masyarakat menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertema “APBN untuk Kemakmuran Rakyat: Konstitusionalisasi Perlindungan Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi” di Jakarta.
Forum tersebut membahas tekanan terhadap ekonomi masyarakat, mulai dari pelemahan daya beli, kesenjangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan terhadap UMKM, hingga efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pemerataan ekonomi.
Sejumlah akademisi, pakar ekonomi, dan anggota parlemen menyampaikan pandangan mengenai tantangan ekonomi nasional. Salah satunya Dr. Muhamad Yunanto, SE., MM., dari Universitas Gunadarma.
Yunanto menilai persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan yang bersifat konsumtif. Menurutnya, terdapat pula persoalan kemiskinan kultural dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Manap menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan semester pertama berada di angka 5,45 persen.
Namun, menurutnya, angka pertumbuhan tersebut perlu dilihat lebih dalam karena masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga.
“Kalau 5 persen itu tidak kerja, kalau kerja bisa 6 atau 7 persen. Tetapi banyak ekonom juga mengkritisi angka ini. Apakah betul sebesar ini? Karena melihat kondisinya masih berat,” katanya.
Abdul juga menyoroti besarnya APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program yang dibahas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki relevansi bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menyentuh kebutuhan dasar, terutama pemenuhan gizi anak.
“MBG ini agak unik. Di kalangan elite mungkin kurang populer, tetapi di bawah masyarakat justru ditunggu. Di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin bahkan berangkat sekolah tanpa sarapan,” ujarnya.
Tekanan daya beli juga dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga, PHK, serta perubahan perilaku konsumsi akibat digitalisasi ekonomi.
Dalam forum disebutkan kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menembus Rp18.000 sebelum berada di kisaran Rp17.700-an. Sementara jumlah PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026 disebut mencapai 43.805 pekerja.
Tekanan tersebut turut berdampak pada omzet UMKM. Produk impor berharga murah serta pergeseran perilaku konsumen ke platform digital menjadi tantangan tambahan bagi pelaku usaha lokal dan pasar tradisional.
Persoalan distribusi pendapatan juga menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya dilihat dari capaian makro, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat, terutama kelas menengah dan kelompok rentan.
Prof. Darmadi turut menyoroti penurunan upah riil di sejumlah sektor. Ia menyebut sektor pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan manusia mengalami penurunan 3,39 persen, sementara sektor lainnya berpotensi tumbuh sekitar 3,08 persen.
Abdul Manap menilai disparitas pertumbuhan antara kelompok atas dan kelas menengah berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diikuti distribusi pendapatan yang lebih adil.
“Problemnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kelas atas tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, tidak ada multiplier effect berupa ketersediaan lapangan kerja bagi kelas menengah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin kompleks ketika daya saing Indonesia menghadapi tekanan dalam kompetisi global.
Di tengah kondisi tersebut, Lia Istifhama mengingatkan agar industri nasional tidak hanya berorientasi pada kemampuan bertahan.
Menurut Lia, industri yang hanya mampu mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas berada dalam kondisi ketika pendapatan sama dengan total biaya. Perusahaan tidak mengalami keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian.
“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point (BEP). Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” kata Lia.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan makro. Pemerintah juga perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut benar-benar terasa pada daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, penguatan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan kelas menengah dan kelompok rentan.
Lia menilai APBN harus menjadi instrumen untuk menciptakan economic security, yakni kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat tersedia, dapat diandalkan, dan terjangkau dalam jangka panjang.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar