Desa Pundungsari Tempursari Lumajang Pilah 1.080 SPPT PBB-P2 untuk Percepat Distribusi ke Wajib Pajak

Rabu, 4 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas pemungut PBB-P2 Desa Pundungsari memilah SPPT di Kantor Desa, Senin (2/2/2026). (Foto Dok Ho/Nul-RadarBangsa.co.id)

Petugas pemungut PBB-P2 Desa Pundungsari memilah SPPT di Kantor Desa, Senin (2/2/2026). (Foto Dok Ho/Nul-RadarBangsa.co.id)

LUMAJANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Desa Pundungsari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, mulai melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sebagai langkah awal percepatan pendistribusian kepada masyarakat wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan Senin (2/2/2026) di Kantor Desa Pundungsari.

Pemilahan dilakukan oleh petugas pemungut PBB-P2 desa terhadap 1.080 lembar SPPT yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kerja masing-masing petugas penarik. Langkah ini ditempuh agar proses pendistribusian kepada warga berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai jadwal.

Koordinator Penarik PBB Desa Pundungsari, Ma’rifatul Khoiriyah, menyampaikan bahwa pemilahan SPPT merupakan tahapan penting dalam mendukung kelancaran pelayanan perpajakan di tingkat desa. Dengan pembagian yang jelas sejak awal, petugas dapat bekerja lebih efektif saat turun ke masyarakat.

“Pemilahan ini memudahkan petugas di lapangan dan mempercepat warga menerima SPPT. Harapannya, masyarakat bisa segera melakukan pembayaran tepat waktu,” kata Ma’rifatul.

Ia menambahkan, capaian pelunasan PBB-P2 Desa Pundungsari pada tahun-tahun sebelumnya tergolong baik. Pemerintah desa berharap pola kerja yang tertib ini dapat mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa Pundungsari mengimbau seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran PBB-P2 melalui bank atau kanal pembayaran resmi yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lumajang, sebelum batas akhir pembayaran hingga akhir Juni 2026.

Dari sisi warga, pendistribusian SPPT yang lebih awal dan rapi dinilai membantu. Siti Aminah, salah satu warga Desa Pundungsari, mengaku merasa terbantu dengan sistem pendistribusian yang semakin tertib.

“Kalau SPPT diterima lebih cepat, kami bisa mengatur waktu pembayaran dengan lebih baik. Sekarang pelayanannya terasa lebih mudah,” ujarnya.

Melalui kegiatan pemilahan SPPT PBB-P2 ini, Pemerintah Desa Pundungsari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak masyarakat secara berkelanjutan.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru