SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan kesiapannya memperjuangkan peningkatan porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai belum mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Selama ini, kontribusi besar daerah terhadap penerimaan cukai nasional tidak sebanding dengan alokasi dana yang kembali ke daerah.
Lia mengungkapkan, alokasi DBHCHT untuk daerah selama bertahun-tahun hanya berada di kisaran tiga persen, bahkan pada tahun berjalan disebut turun hingga sekitar satu persen. Angka tersebut dinilai jauh dari proporsional, terutama bagi provinsi seperti Jawa Timur yang menjadi sentra utama petani tembakau dan industri hasil tembakau nasional.
“Cukai rokok itu lahir dari kerja keras petani, buruh pabrik, dan industri di daerah. Namun daerah penghasil justru hanya menerima bagian yang sangat kecil. Ini jelas tidak adil dan harus dikoreksi,” ujar Lia Istifhama. Ia menegaskan persoalan DBHCHT akan dibawa ke level nasional agar kebijakan pembagiannya ditinjau ulang.
Sorotan serupa disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat menerima kunjungan kerja Lia di Surabaya, Senin (6/1/2026). Menurut Adhy, perlakuan fiskal terhadap cukai hasil tembakau berbeda jauh dibandingkan skema bagi hasil sumber daya alam lainnya.
“Untuk sumber daya alam, daerah bisa memperoleh dana bagi hasil sampai 10 persen. Sementara cukai rokok, yang jelas-jelas berbasis aktivitas ekonomi daerah, porsinya justru sangat kecil,” kata Adhy Karyono. Ia menilai ketimpangan ini berpotensi melemahkan kapasitas fiskal daerah penghasil.
Selain besaran alokasi, Adhy juga menyoroti ketatnya pembatasan penggunaan DBHCHT. Saat ini, dana tersebut sebagian besar hanya diarahkan untuk sektor kesehatan, sementara kebutuhan daerah mencakup sektor lain yang tak kalah mendesak.
“Untuk kesehatan relatif sudah tercukupi. Tapi pendidikan, sosial, hingga infrastruktur masih membutuhkan dukungan anggaran. Sayangnya, DBHCHT tidak bisa digunakan secara fleksibel,” ujarnya.
Adhy secara terbuka meminta dukungan politik DPD RI agar kebijakan DBHCHT direvisi secara menyeluruh. Ia berharap ada keberanian untuk mengubah skema agar lebih proporsional dan menjawab kebutuhan riil masyarakat daerah.
Menanggapi hal itu, Lia menegaskan perjuangan DBHCHT bukan semata soal persentase, melainkan keberpihakan negara kepada daerah penghasil. “Saya akan mendorong agar DBHCHT lebih adil, lebih fleksibel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
