JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan menilai Banyuwangi layak menjadi percontohan nasional.
Luhut mengungkapkan Banyuwangi akan menjadi daerah uji coba (piloting) integrasi sistem pelayanan publik digital, terutama dalam bidang perizinan tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes).
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti sistem akan kita integrasikan jadi satu, agar pelayanan lebih efektif,” kata Luhut saat menghadiri penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Jika uji coba berjalan baik, lanjut Luhut, maka program serupa akan diluncurkan secara nasional mulai Januari tahun depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, digitalisasi layanan publik yang dilakukan Pemkab Banyuwangi sejalan dengan agenda pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, efisien, dan terjangkau.
“Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” ungkap Tito yang juga mantan Kapolri.
Banyuwangi memang tercatat sebagai daerah pionir Mall Pelayanan Publik (MPP) sekaligus pelopor transformasi ke arah digital. Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) di Banyuwangi menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan hingga perizinan kesehatan.
Penandatanganan SKB tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi. Kehadiran mereka menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap transformasi digital di daerah.
Saat ini, tercatat ada 199 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki MPP Digital dan ditunjuk menjadi lokasi piloting perizinan nakes dan named digital.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung menyampaikan terima kasih atas apresiasi pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Banyuwangi untuk terus berinovasi.
“Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak positif bagi masyarakat serta kemajuan daerah,” ujar Ipuk.
Terkait digitalisasi perizinan praktik tenaga medis dan kesehatan, Ipuk menegaskan kesiapannya. “Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini mereka dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” katanya.
Bupati Ipuk menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Banyuwangi. “Kita bersyukur segenap stakeholder telah berjerih payah membangun infrastruktur digital, sehingga Banyuwangi bisa menjadi yang terdepan menyongsong program nasional ini,” pungkasnya.
Lainnya:
- Pelayanan Publik Dipertaruhkan, Personel Polsek Tikung Jalani Tes Kesehatan
- UMKM Banyuwangi Dapat HKI Murah, Produk Makin Aman
- Sumur Bor Kementan Bikin Panen Banyuwangi Meledak
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
