SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana angkat bicara mengenai sorotan terhadap gaya komunikasinya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Mimik tidak menampik gaya bicaranya yang spontan dan ceplas-ceplos terkadang terlihat keras. Namun, ia menegaskan sikap tersebut bukan tanpa alasan. Berbagai pertanyaan yang disampaikannya di lokasi merupakan bagian dari upaya memastikan persoalan pekerjaan mendapat penjelasan secara langsung.
“Gaya bicara saya memang ceplas-ceplos dan spontan, sehingga terlihat seperti marah-marah. Padahal yang saya lakukan memastikan persoalan di lapangan benar-benar ditanyakan dan mendapat penjelasan,” ujar Mimik, Senin (5/10/2026).
Menurut Mimik, sidak proyek tidak cukup hanya dengan melihat hasil pekerjaan secara kasatmata. Saat berada di lapangan, ia juga meminta penjelasan mengenai sejumlah aspek pekerjaan, mulai dari progres, keterlambatan, material, jumlah tenaga kerja, peralatan hingga strategi untuk mengejar target penyelesaian.
“Terkait pemberitaan sidak, sebenarnya seluruh pertanyaan kritis terkait progres, keterlambatan, material, tenaga kerja, alat, serta langkah percepatan sudah saya tanyakan langsung saat sidak. Hanya saja tidak semua proses itu terliput media,” katanya.
Sikap tegas tersebut terlihat dalam sejumlah peninjauan proyek. Di proyek Rumah Pompa Sidokare, misalnya, Mimik menemukan material yang disebut tidak sesuai spesifikasi dan meminta agar segera diganti.
Sementara saat meninjau Jembatan Candinegoro, Wonoayu, ia mendapati deviasi progres yang cukup besar. Pekerjaan yang ditargetkan mencapai 45 persen baru terealisasi sekitar 17 persen ketika dilakukan peninjauan.
Mimik juga menyoroti proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng, Tanggulangin. Proyek sepanjang sekitar 700 meter tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Namun, saat sidak dilakukan, progres pekerjaan baru sekitar 18 persen.
Ia meminta penambahan sumber daya manusia sekaligus memastikan material dan pelaksanaan pekerjaan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Bagi Mimik, pengawasan tidak berhenti ketika sidak selesai atau kamera media meninggalkan lokasi. Setiap persoalan yang ditemukan, menurut dia, harus memiliki jejak administrasi dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Setelah sidak saya sudah buat laporan resmi kepada Bapak Bupati Sidoarjo dengan tembusan Inspektorat, Kabag PBJ, dan dinas terkait sebagai bahan tindak lanjut dan pengawasan,” tegasnya.
Dalam bahan tersebut juga disebutkan bahwa pengadaan pemerintah memiliki mekanisme penanganan terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Pedoman LKPP mengatur kontrak kritis berdasarkan besaran deviasi antara rencana dan realisasi pekerjaan serta menyediakan mekanisme SCM secara bertahap.
Dengan demikian, teguran di lokasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian pengawasan. Proses selanjutnya mencakup laporan, evaluasi, pembuktian hingga kemungkinan penerapan sanksi sesuai kontrak dan peraturan.
Mimik menegaskan tujuan utama sidak bukan sekadar memberikan teguran kepada pelaksana proyek. Pengawasan tersebut diarahkan agar setiap persoalan tercatat, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sehingga pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
“Bagi saya, sidak bukan sekadar datang dan menegur. Yang paling penting adalah ada catatan, laporan dan pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan memberi hasil terbaik untuk masyarakat Sidoarjo,” pungkas Mimik.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar