LOMBOK BARAT, RadarBangsa.co.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadapi ancaman geopolitik global yang dinilai mulai berdampak langsung ke masyarakat.
Peringatan itu disampaikan dalam forum Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Senggigi, Lombok Barat, Selasa (15/5). Pemerintah menilai situasi global yang tidak menentu berpotensi memicu keresahan sosial, krisis informasi, hingga menurunnya kepercayaan publik jika daerah tidak bergerak cepat.
Forum yang digelar di Hotel Merumatta Senggigi itu mempertemukan jajaran kepala daerah, aparat keamanan, hingga kementerian strategis. Hadir di antaranya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Dalam arahannya, Djamari Chaniago menilai kondisi dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi global, hingga ancaman stabilitas sosial disebut mulai terasa sampai ke level daerah.
“Tidak ada satu pun negara yang benar-benar aman dari dampak situasi global saat ini. Karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama menjaga stabilitas dan memastikan rakyat tetap terlindungi,” ujar Djamari.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi tekanan tersebut. Ia menegaskan soliditas Forkopimda menjadi kunci utama menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu sosial maupun ekonomi.
“Daerah tidak akan mampu berjalan baik jika seluruh unsur pemerintahan, keamanan, dan tokoh masyarakat tidak bergerak dalam satu irama untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal keras agar pemerintah daerah tidak lengah menghadapi potensi konflik sosial. Terlebih di era digital, informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memicu keresahan publik.
Djamari secara khusus menyoroti lemahnya penguasaan ruang digital oleh sebagian pemerintah daerah. Menurutnya, kekosongan informasi resmi justru membuka ruang bagi hoaks dan narasi menyesatkan berkembang liar di masyarakat.
“Ketika pemerintah lambat memberi penjelasan, ruang publik akan dipenuhi informasi yang belum tentu benar. Di situlah hoaks tumbuh dan kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih berhati-hati dalam bersikap maupun menyampaikan pernyataan di ruang publik. Di tengah tekanan ekonomi dan sosial, masyarakat disebut membutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu memberi solusi, bukan menambah kegaduhan.
“Rakyat hari ini tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga sikap dan empati pemimpinnya. Jangan sampai ucapan dan perilaku kita justru melukai hati masyarakat yang sedang berharap pada negara,” imbuhnya.
Selain itu, Djamari meminta kepala daerah dan Forkopimda turun langsung menyelesaikan persoalan sosial sekecil apa pun sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kalau ada keresahan di masyarakat, jangan tunggu viral atau membesar. Datangi, dengarkan, lalu selesaikan dengan cepat karena masyarakat menunggu kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan penguatan stabilitas daerah tidak cukup hanya mengandalkan Forkopimda. Ia menilai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS) juga harus bergerak aktif.
“Tiga elemen ini menjadi fondasi penting menjaga stabilitas daerah. Forkopimda harus kompak, FKUB aktif menjaga kerukunan, dan tim penanggulangan konflik harus bekerja cepat membaca potensi gejolak sosial,” kata Tito.
Di forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program rumah rakyat, mulai dari percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga program bedah rumah dan KUR Perumahan.
“Negara harus hadir mempermudah masyarakat kecil mendapatkan rumah yang layak, aman, dan terjangkau sesuai arahan Presiden,” ujar Maruarar.
Forum tersebut menjadi penegasan bahwa ancaman global tidak lagi sebatas isu internasional. Dampaknya kini mulai menyentuh stabilitas daerah, ruang digital, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Karena itu, kekompakan Forkopimda dinilai menjadi benteng utama menjaga situasi tetap kondusif di tengah tekanan yang terus berkembang,” pungkasnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar