MADIUN, RadarBangsa.co.id – Kopi hutan semakin mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur. Berdasarkan data Nilai Ekonomi (NEKON) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Jawa Timur tahun 2025, komoditas ini menyumbang 68,62 persen dari total transaksi ekonomi senilai Rp447 miliar.
Di balik capaian tersebut, muncul tantangan baru. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu komoditas dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat desa apabila terjadi fluktuasi harga maupun penurunan permintaan pasar.
Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi keberhasilan kopi hutan yang mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun, menurutnya, pengembangan sektor perhutanan sosial tidak boleh hanya bertumpu pada kopi semata.
“Dominasi kopi memang menunjukkan keberhasilan, tetapi ke depan perlu strategi penguatan komoditas lain agar ekonomi desa lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Diversifikasi menjadi penting agar kesejahteraan masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas saja,” ujar Lia.
Menurutnya, penguatan hilirisasi, inovasi produk, branding, hingga perluasan akses pasar harus berjalan beriringan dengan pengembangan komoditas lain. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa berbasis hutan.
Saat ini Jawa Timur memiliki 880 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan 62 jenis komoditas, mulai dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa lingkungan. Meski demikian, kontribusi komoditas selain kopi masih relatif kecil.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengatakan potensi diversifikasi sebenarnya sangat besar. Selain kopi, terdapat sejumlah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara optimal.
“Diversifikasi penting agar nilai ekonomi tidak hanya terpusat pada satu komoditas. Jawa Timur memiliki potensi besar dari madu hutan, tanaman herbal, jasa lingkungan, hingga ekowisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru bagi kelompok perhutanan sosial,” kata Jumadi.
Ia menambahkan, keberhasilan kopi hutan Jawa Timur menembus pasar ekspor melalui skema communal branding harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing komoditas lainnya melalui pendampingan, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.
Dengan nilai transaksi ekonomi (NTE) perhutanan sosial Jawa Timur yang telah mencapai Rp598 miliar atau 47,56 persen dari total nasional pada 2026, provinsi ini menjadi barometer pengembangan perhutanan sosial di Indonesia. Lia menegaskan, keberhasilan tersebut harus dijaga melalui strategi yang lebih berkelanjutan.
“Penguatan komoditas unggulan harus diimbangi diversifikasi usaha. Dengan begitu, desa-desa perhutanan sosial tidak hanya tumbuh, tetapi juga memiliki ekonomi yang tangguh dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar