SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Senator muda asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu menjaga stabilitas layanan publik di tengah tekanan fiskal. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak membuat program strategis Pemprov Jatim melambat.
Menurut Lia, situasi fiskal saat ini seharusnya menjadi tantangan serius bagi daerah karena berpotensi menekan belanja pembangunan dan pelayanan dasar. Namun Jawa Timur justru menunjukkan ketahanan yang relatif solid. “Dalam kondisi fiskal yang tidak mudah, Pemprov Jawa Timur mampu menjaga ritme pelayanan. Ini menandakan kepemimpinan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Lia, Jumat (tanggal menyesuaikan).
Ia menilai tidak semua daerah mampu bertahan ketika sumber pendapatan utama berkurang. Karena itu, kebijakan yang diambil Pemprov Jatim layak dijadikan rujukan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik. “Yang terpenting, masyarakat tidak menjadi korban dari penyesuaian fiskal,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan memang terjadi, namun tidak berdampak pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Banyak yang bertanya, kenapa di tengah pendapatan yang menurun program tetap berjalan. Kuncinya adalah efisiensi dan fokus pada prioritas,” kata Adhy.
Ia menyebut Pemprov Jatim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan. Program yang dinilai kurang mendesak atau dampaknya tidak signifikan ditunda, sementara anggaran diarahkan pada tugas dan fungsi utama perangkat daerah. “Efisiensi kami lakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Prinsipnya, masyarakat tidak boleh dirugikan,” ujarnya.
Selain pengetatan belanja, Pemprov Jatim juga mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif. Aset produktif, termasuk kepemilikan saham di BUMD seperti Bank Jatim, terus didorong agar memberi kontribusi maksimal. Aset yang sebelumnya kurang termanfaatkan pun mulai diaktifkan agar memiliki nilai ekonomi.
“Optimalisasi aset menjadi salah satu cara menutup celah fiskal. Kontribusi dari berbagai sumber ini menunjukkan tren peningkatan,” kata Adhy.
Meski langkah efisiensi sempat menuai kritik karena dinilai berpotensi menekan sektor tertentu, Pemprov Jatim menegaskan fokus utama tetap pada keberlanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik.
Lia menilai perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun ia menegaskan, selama orientasi kebijakan berpihak pada masyarakat, langkah Pemprov Jatim patut didukung. “Pelayanan publik tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga. Itu indikator utama keberhasilan,” pungkasnya.
Lainnya:
- KPK Turun ke Asahan, Bimtek Anti Korupsi Jadi Alarm Perbaikan Layanan Publik
- FLS3N Lamongan 2026 Cetak Talenta Muda, SDN Sumberkerep Raih Juara Pertama Seni Tari
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
