SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyiapkan skenario adaptasi jalur kereta api Surabaya–Malang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak pergerakan lumpur Lapindo. Salah satu opsi yang dikaji adalah mengalihkan lintasan melalui Tulangan hingga tersambung kembali ke Gunung Gangsir.
Rencana tersebut mengemuka saat Emil Dardak meninjau tanggul lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (23/7/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Denny Michels Adlan.
Menurut Emil, kajian dilakukan karena jalur rel eksisting berada di kawasan yang berpotensi terdampak deformasi tanah.
Sementara itu, sekitar 15 kilometer di sebelah utara lokasi terdapat Stasiun Sidoarjo yang menjadi titik akhir proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL).
“Kami sedang mengkaji dan akan melaporkan kepada Ibu Gubernur serta Dirjen Perkeretaapian bahwa jalur ini sebaiknya digeser. Dari Sidoarjo nantinya berbelok ke Tulangan, kemudian bertemu kembali di Gunung Gangsir sebelum menuju Malang,” ujar Emil.
Ia memastikan perubahan trase tersebut tetap mempertimbangkan akses masyarakat yang selama ini menggunakan Stasiun Tanggulangin dan Porong, termasuk kemungkinan penyesuaian lokasi stasiun agar pelayanan tetap optimal.
Selain mengantisipasi risiko geologi, pemerintah juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa pembangunan jalur ganda (double track) dari Sidoarjo menuju Malang. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan dan memberikan perjalanan kereta api yang lebih nyaman bagi masyarakat.
“Dari situ cita-cita kita adalah melanjutkan pembangunan double track Sidoarjo–Malang sehingga nantinya tersedia layanan kereta yang lebih nyaman bagi masyarakat yang bepergian dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya,” katanya.
Emil menjelaskan, opsi pengalihan jalur muncul sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan rembesan maupun luapan lumpur yang berpotensi mengganggu keselamatan jalur rel. Berdasarkan hasil pemantauan, kawasan sekitar tanggul lumpur Lapindo termasuk daerah dengan deformasi vertikal yang memiliki risiko amblesan cukup tinggi.
“Artinya kemungkinan terjadinya ambles sangat tinggi dan kondisi ini tentu berbahaya,” tegasnya.
Terkait kondisi tanggul, Emil menegaskan penanganan berada di bawah kewenangan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menjelaskan rembesan air dan lumpur di titik tanggul 10D dipicu penurunan permukaan tanah, bukan akibat kegagalan konstruksi tanggul.
Dalam kesempatan itu, Emil juga berdiskusi dengan perwakilan KfW, Bank Pembangunan Jerman yang menjadi mitra pendanaan proyek SRRL, terkait kemungkinan pembiayaan studi teknis pengalihan jalur kereta api. Namun, ia menegaskan apabila pendanaan melalui APBN dapat direalisasikan lebih cepat, maka proses tersebut juga akan segera dijalankan.
“Kita tidak boleh saling menunggu. Mana yang bisa berjalan lebih dulu harus segera dilaksanakan. Yang terpenting adalah mempersiapkan rute alternatif Tulangan–Gunung Gangsir secepat mungkin,” ujarnya.
Selain mengamankan jalur transportasi strategis Surabaya–Malang, Emil juga menaruh perhatian terhadap keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk opsi relokasi apabila kondisi terus memburuk, meski diakui proses tersebut tidak mudah.
“Kita harus punya empati kepada warga. Relokasi bukan perkara sederhana, tetapi jangan sampai kita menunggu masalah semakin besar. Yang penting kondisi saat ini jangan sampai semakin memburuk sambil terus mencari solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung kelanjutan proyek relokasi jalur pendek (short cut) Gunung Gangsir–Tulangan. Namun, keputusan tersebut tetap menunggu kepastian kondisi kawasan yang masih berstatus rawan akibat aktivitas lumpur Lapindo.
Ia mengungkapkan sebelum pandemi COVID-19, pemerintah telah membebaskan lahan sekitar lima kilometer untuk proyek tersebut. Namun proses itu terhenti dan kini dibutuhkan pembebasan lahan hingga sekitar 20 kilometer agar relokasi jalur dapat direalisasikan sepenuhnya.
“Kami ingin memastikan kawasan ini benar-benar aman sebelum proyek dilanjutkan. Pembebasan lahan sempat berjalan sebelum pandemi, lalu terhenti. Sekarang kami kembali memberikan perhatian agar proses tersebut bisa segera diselesaikan,” ujar Denny.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar